Menguak Permasalahan Hibah APBK Aceh Utara

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh membeberkan beragam permasalahan dana hibah dan bantuan sosial atau bansos APBK Aceh Utara. Apa penyebab terjadinya permasalahan itu, dan bagaimana respon Pemerintah Aceh Utara?

Beragam permasalahan dana hibah dan bansos APBK Aceh Utara dibeberkan BPKP Perwakilan Aceh pada Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, 23 Oktober 2014. “Ini sudah menjadi temuan kami yang perlu diperbaiki,” kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Afrizi Hadi.

Dalam Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD, disebutkan “Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

“Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Hasil evaluasi terhadap APBK Aceh Utara, BPKP menyebut permasalahan ditemukan antara lain kepala daerah belum menunjuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk evaluasi usulan hibah/bansos. Penyebabnya, menurut BPKP, kurangnya koordinasi antara SKPK terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten atau TAPK.

Menurut BPKP, SKPK terkait belum pula melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah/bansos. Penyebabnya, tidak tersedianya anggaran monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah/bansos. Permasalahan lainnya, terdapat penerima hibah/bansos belum membuat laporan pertanggungjawaban. Penyebabnya, tidak adanya evaluasi dan monitoring penggunaan dana hibah/bansos.

Berikutnya, terdapat dana hibah/bansos diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran. Penyebabnya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tidak melakukan evaluasi atas usulan penerima hibah/bansos serta tidak taat pada ketentuan Permendagri No. 39/2012.

Masih menurut BPKP, terdapat dana hibah berupa uang diberikan kepada masyarakat yang kegiatan usaha perorangan/milik pribadi, bukan kegiatan usaha kelompok. Penyebabnya, tidak ada tim evaluasi usulan hibah/bansos, sehingga sebagian hibah tidak tepat sasaran.

Temuan BPKP itu hampir sama dengan hasil pantauan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). “Catatan kita selama ini rata-rata hibah dan bansos dari APBK Aceh Utara berpotensi terjadi penyimpangan, sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar keuangan,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada ATJEHPOST.co, Kamis, 20 November 2014.

“Permasalahan-permasalahan dana hibah dan bansos APBK Aceh Utara yang disampaikan BPKP itu baru sebatas temuan hasil pemeriksaan administrasi keuangan. Jika BPKP atau BPK (Badan Pengawas Keuangan) melakukan audit investigas, dipastikan temuan terhadap pengelolaan hibah dan bansos itu akan lebih parah lagi,” kata Alfian.

Alfian mengingatkan Pemerintah Aceh Utara bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan akan melakukan penindakan terhadap temuan penyimpangan dana hibah dan bansos APBK dan APBA. Sebab, KPK sudah tiga semester melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Aceh.

“Tahap koordinasi dan supervisi untuk pencegahan sudah selesai, kini KPK akan masuk ke penindakan. Pola pencegahan tetap, tapi ke depan lebih ke penindakan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Aceh Utara Isa Ansari mengatakan beragam permasalahan disampaikan BPKP itu merupakan hibah dan bansos APBK tahun 2011, 2012 dan tahun sebelumnya. “Tapi ditemukan (saat pemeriksaan) pada 2013 dan sifatnya masih verifikasi, sehingga belum diambil tindakan oleh KPK. (Mulai) 2015 akan dilakukan tindakan, jadi itu menjadi starting point atau langkah awal bagi kita untuk perbaikan,” kata Isa Ansari.

Itu sebabnya, kata Isa Ansari, pihaknya kini melancarkan rencana aksi. Misalnya, kata dia, dana hibah beberapa tahun lalu yang belum ada pertanggungjawaban akan diminta segera dituntaskan. “Begitu juga soal hibah digunakan untuk kegiatan pribadi, saat kita berikan memang untuk kelompok, jika kemudian digunakan untuk pribadi maka si penerima harus bertangung jawab,” ujarnya.

Kepala DPKKD Aceh Utara M. Nasir menambahkan, bupati sudah menunjuk SKPK untuk melaksanakan evaluasi usulan hibah/bansos sejak 2013 lalu. “Ada sekitar 15 SKPK yang berkaitan dengan dana hibah dan bansos, sudah ada Perbup (Peraturan Bupati) agar SKPK terkait melaksanakan evaluasi dan monitoring pemberian dana itu. Setiap dana yang dikucurkan harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku,” kata Nasir.

Nasir mengakui dalam Permendagri No. 39/2012 disebutkan bahwa pemberian dana hibah/bansos tidak harus terus menerus setiap tahun anggaran. “Bek sabe-sabe dan bek dianggap wajeb (jangan berturut-turut dan dianggap kewajiban),” ujarnya.

“Dalam dua tahun ini sudah kita laksanakan anjuran itu, misalnya, dalam APBK 2014 banyak yang tidak tertampung (usulan dana hibah dan bansos), termasuk untuk dayah-dayah dan masjid. Selain karena Permendagri itu, kebetulan juga tahun ini kita banyak pengurangan dana perimbangan dari (Pemerintah) Pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah dana hibah dan bansos yang dialokasikan dalam APBK Aceh Utara saban tahun cendrung menurun. Sebab, Pemerintah Aceh Utara ingin mengoptimalkan anggaran ke program pembangunan. “Jadi sekarang mulai banyak hemat anggaran, pemberian hibah dan bansos lebih selektif meski banyak yang ribut karena tidak tertampung lagi,” kata Nasir.

Nasir mengakui dana hibah dan bansos APBK selama ini paling banyak diburu berbagai kalangan, termasuk lewat dana aspirasi dewan.

Berikut realisasi dan proyeksi dana hibah dan bansos APBK Aceh Utara 2010-2015, sesuai data diperoleh ATJEHPOST.co dari sejumlah dokumen anggaran Aceh Utara:

Belanja hibah

  • 2010: 21,6 miliar lebih
  • 2011: 48,1 miliar lebih
  • 2012: Rp50,1 miliar lebih
  • 2013: Rp42,6 miliar lebih
  • 2014: Rp24 miliar lebih
  • 2015: Rp3,9 miliar lebih

Belanja bantuan sosial

  • 2010: Rp5,5 miliar lebih
  • 2011: Rp13,7 miliar lebih
  • 2012: Rp13,2 miliar lebih
  • 2013: Rp42,6 miliar lebih
  • 2014: Rp10,6miliar lebih
  • 2015: Rp9,7 miliar lebih.[Irman I. Pangeran]

Sumber: Atjehpost.co