[Siaran Pers] MINIMALISIR KORUPSI SEKTOR TATA KELOLA HUTAN dAN LAHAN

* MaTA Selenggarakan Training Investigasi dan Advokasi

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyelenggarakan training investigasi dan advokasi kasus korupsi sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan untuk 15 perwakilan masyarakat di Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Mekkah Banda Aceh terhitung sejak 28 – 30 Oktober 2014. Training ini dipandu oleh Emerson Juntho dan Tama S Langkun dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Selain itu, MaTA juga turut mengundang KPK dan T. M Zulfikar, aktivis lingkungan di Aceh sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman tentang korupsi tata kelola hutan dan lahan.

Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi sektor tata kelola hutan dan lahan. Menurut MaTA, trend korupsi dalam kurun satu dekade terakhir semakin kompleks dan menyebar ke berbagai sektor. Bila dalam satu dekade terakhir, sorotan publik lebih banyak pada korupsi sektor pengadaan barang dan jasa, atau juga trend korupsi politik yang semakin meningkat, tetapi saat ini korupsi sektor tata kelola hutan dan lahan juga kian menjadi daya rusak baru bagi negeri ini.

Kejahatan Hutan Semakin Meluas
Meluasnya kejahatan kehutanan diduga disebabkan kejahatan tersebut dilaksanakan bersama-sama atau disertai dengan bentuk kejahatan lainnya terutama kejahatan korupsi dan pencucian uang yang pada akhirnya prilaku korupsi ini dapat melemahkan atau menghilangkan integritas dalam sistem pengelolaan hutan, terutama dalam kegiatan pengawasan, yang memungkinkan atau memudahkan pelaku kejahatan melakukan kejahatan kehutanan.

Berdasasarkan catatan MaTA, korupsi yang terjadi diperkirakan di hampir semua tahapan kegiatan di bidang kehutanan mulai dari pemberian izin usaha, pengawasan penebangan, pengangkutan, pengolahan, perdagangan antar pulau sampai dengan ekspor kayu dan hasil hutan lainnya. Korupsi dan pencucian uang, secara langsung maupun tidak langsung, berkorelasi secara positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan.

Dari prolehan data yang ada, Hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3.523.925 Ha (60,37%) dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01%. Pada tahun 2011-2012 terdapat penambahan Laju Deforestasi21.464,7 Ha. Adapun luas lahan kritis Provinsi Aceh tahun 2011 yaitu 744.954 Ha yang setara dengan 21 persen dari total kawasan hutan yaitu 3.599.288,68 Ha.

Salah satu penyebabnya adalah upaya penggunaan perangkat anti korupsi dan anti pencucian uang di sektor kehutanan masih menjadi sebuah hal baru. Bahkan ada yang menganggap, penggunaan kedua perangkat hukum tersebut akan membuat penanganan tindak pidana di sektor kehutanan menjadi tidak fokus dan berakibat pada lemahnya penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Akan tetapi sebenarnya penegak hukum dapat memilah apakah sebuah kasus hanya berkaitan dengan kejahatan kehutanan, ataukah juga berkaitan dengan kejahatan korupsi dan pencucian uang.

Berdasarkan pantauan MaTA, selama ini baru KPK yang dianggap berhasil membongkar kasus korupsi bidang tata guna lahan dan hutan. Akan tetapi, kapasitas KPK sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan besarnya skala deforestasi. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait dengan tata guna lahan dan hutan akan sangat tergantung pada performa Kepolisian, Kejaksaan dan partisipasi masyarakat

Dengan dilaksanakan training ini, MaTA berharap akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi publik dalam mendorong terwujudknya pengelolaan sektor kehutanan dan tataguna lahan di Aceh. Disamping itu, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang korupsi sektor kehutanan, pola melakukan invetigasi dan advokasi kasus korupsi sektor ini di Aceh.[]

Banda Aceh, 28 Oktober 2014

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan
+62852 6064 1986