Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Realisasi APBA 2014

Pemerintah Provinsi Aceh diminta untuk fokus memerhatikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014 yang tak memenuhi target hingga kuartal III/2014.

Dari total nilai APBA 2014 Rp13,37 triliun, per September 2014, realisasi keuangan hanya mencapai 47% dari target 60% dan realisasi pembangunan fisik hanya mencapai 50% dari target yang sama.

Adapun, jika dibandingkan dengan realisasi keungan APBA 2013, realisasi pada tahun ini lebih rendah pada periode yang sama. Hingga September 2013, realisasi APBA 2013 mencapai 56%.

Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh Zulfan Nukman menuturkan Pemprov Aceh khususnya harus memberi perhatian utama kepada realisasi pembangunan proyek fisik.

“Deviasi realisasi anggaran proyek fisik di Aceh masih di atas 10%. Ini salah satu kendala utama penyerapan anggaran pemerintah di Aceh,” ujar Zulfan, Rabu (26/11/2014).

Lebih lanjut, dia menjelaskan realisasi anggaran proyek fisik yang paling rendah adalah dari dana otonomi khusus (otsus). Padahal dana otsus digunakan untuk pembangunan prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Perbendaharaan Negara Kanwil Provinsi Aceh, per September 2014, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 61,67% atau Rp6,45 triliun dari pagu Rp10,46 triliun. Penyerapan anggaran belanja modal tercatat paling rendah yakni 47,72% atau Rp1,14 triliun dari pagu Rp2,39 triliun.

“Ini menjadi tantangan ekonomi Aceh. Komponen belanja modal ini dapat memberi efek multiplier besar. Pertumbuhan ekonomi Aceh terus melambat, padahal masih banyak ruang untuk menggerakan perekonomian,” tambah Zulfan.

Berdasarkan data BPS Aceh, realisasi PDRB kuartal III/2014 year on year hanya tumbuh 2,7% jauh di bawah proyeksi BI 4,1%. Perlambatan terutama terjadi karena perlambatan konsumsi baik pemerintah maupun rumah tangga.

Adapun, Zulfan memproyeksikan PDRB pada kuartal akhir tahun ini mampu tumbuh 3%-3,5% YoY. Pertumbuhan masih akan ditopang oleh peningkatan konsumsi terutama pemerintah sesuai dengan siklus anggaran.[Febrany D. A. Putri]

Sumber: Bisnis.com