Pemerintah Aceh Diminta Rasionalkan Anggaran

Pemerintah Aceh diminta segera merasionalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016 sebagaimana hasil koreksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hasil koreksi Mendagri itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 903-832 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2016.

“Hal ini mengingat Aceh di samping sudah terlambat melakukan pengesahan anggaran dan mendapatkan koreksi dari Mendagri yang cukup banyak, sehingga semakin memperlambat proses realisasi anggaran untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujar Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh dalam siaran persnya, Rabu (24/2).

Data diperoleh MaTA, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri yang ditetapkan pada 17 Februari 2016, diketahui cukup banyak koreksi menyangkut duplikasi anggaran, pengalokasian anggaran di luar kewenangan Pemerintah Aceh, serta alokasi anggaran yang tidak rasional/pemborosan anggaran.

Dari sekian banyak catatan yang disampaikan oleh Mendagri, beberapa koreksi tersebut di antaranya, pertama, pengalokasian anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3,1 miliar harus dikurangi dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf f PP Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH/WKDH.

Kedua, pengalokasian anggaran hibah berupa uang di luar hibah dana BOS sebesar Rp173,6 miliar atau 1,35 persen dari total belanja Aceh harus dikurangi jumlah alokasi anggarannya.

Alokasi anggaran hibah tersebut di antaranya dialokasikan untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebesar Rp110 miliar, Panwaslih Aceh sebesar Rp17 miliar, Hibah kepada KONI Aceh sebesar Rp30 miliar, Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp500 juta, dan Bantuan hibah kepada Pramuka sebesar Rp3,5 miliar.

Ketiga, pengalokasian anggaran untuk belanja bantuan sosial berupa uang sebesar Rp247,2 miliar atau 1,92 persen dari total belanja Aceh juga harus dikurangi.

Keempat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, dengan memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, kepatutan, kewajaran dan tanpa pemborosan. Selanjutnya biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dilarang untuk dianggarkan dalam APBA 2016.

Sangat Mendasar
Hafidh menyebutkan,  koreksi Mendagri tersebut sangat mendasar. Sebab, anggaran untuk item-item tersebut alokasinya sangat besar, sehingga direkomendasikan dialihkan untuk belanja modal.

Pasalnya, pencapaian belanja modal Pemerintah Aceh lebih kecil dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2015, yaitu 22, 66 persen dari total belanja daerah.

“Pengurangan anggaran tersebut harus dialihkan untuk program-program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh, terutama dalam rangka memenuhi penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hafidh.

Di samping itu,dalam evaluasi Mendagri tersebut juga diketahui tidak adanya alokasi anggaran yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Alokasi anggaran dimaksud, yaitu alokasi untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh malah tidak mendapatkan alokasi dalam APBA 2016.

Hal lain yang menjadi catatan dari evaluasi Mendagri adalah alokasi untuk urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Energi Sumberdaya Mineral yang menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintah Aceh hanya mendapatkan alokasi di bawah 1 persen dari total belanja Pemerintah Aceh.

Dengan perincian Urusan Lingkungan Hidup 0,25 persen, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,22 persen, dan Urusan Energi Sumberdaya Mineral 0,58 persen.[mhd]

Sumber: Harian Analisa