Pemerintah Aceh Terlalu Memaksa Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah Aceh Terlalu Memaksa Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dinilai terlalu memaksakan pinjaman luar negeri melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) senilai Rp1,396 triliun untuk men­danai pembangunan sejumlah rumah sakit regional.

Padahal kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selama ini se­tiap tahun masih memadai untuk melakukan pembangunan tiga rumah sakit regio­nal plus satu unit pusat unggulan pengobatan kan­ker di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

“Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan kita saat sehingga menguatkan alasan peminjaman dari KfW Jerman tersebut harus dibatalkan,” ujar Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh kepada wartawan, Selasa (25/10).

Pertama, kapasitas Anggaran Aceh (APBA) merupakan salah satu APBD provinsi yang cukup memadai, akibat adanya tambahan dana bagi hasil (TDBH) Migas dan da­na Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berlangsung sampai dengan 2027. Setelah itu, Aceh kembali tanpa dana Otsus.

Pinjaman yang akan diperoleh tahun 2016/ 2017, dengan masa waktu 15 tahun dan masa tenggang 5 tahun, Aceh mulai mem­bayarkan baik cicilan pokok maupun bunga mulai tahun 2022 sampai dengan ta­hun 2036. Artinya, ketika dana Otsus ber­kurang menjadi 1 persen (tahun 2023) bahkan tahun 2027 menjadi 0 persen, Aceh ma­sih tetap melunasi pinjaman.

“Dengan kata lain, kita meminjam (berutang) ketika kapasitas APBA cukup kuat, dan wajib kita bayar kembali ketika kapasitas APBA melemah atau lebih tepatnya me­minjam di kala kaya dan membayar di kala miskin,” jelas Hafidh.

Kedua, peminjaman dilakukan dengan mata uang asing, bukan dalam bentuk rupiah. Dari surat menyurat Gubernur Aceh de­ng­an Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta surat dari Kementerian Ke­­­u­a­ngan diketahui, peminjaman akan dilaku­kan dengan mata uang Euro.

Catatan Khusus

Hal itu menjadi catatan khusus, mengi­ngat peminjaman Pemerintah Aceh kepada Bank KfW Jerman menggunakan kurs mata uang asing (Euro), dimana diketahui kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat fluktuatif. Jika sedikit saja goncangan ekonomi dan politik yang mengakibatkan rupiah anjlok, sudah pasti akan berdampak buruk bagi Aceh yang harus membayarkan cicilan po­kok maupun bunga pinjaman de­ngan me­ng­gu­nakan kurs mata uang asing.

Ketiga, pinjaman dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Aceh termasuk dalam ruang lingkup keuangan Aceh sebagaimana di­atur dalam Pasal 2 huruf a, Qanun Aceh No­mor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ke­uangan Aceh sebagaimana diubah de­ngan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014, yaitu : ruang lingkup Keuangan Aceh meli­puti: a. hak Aceh untuk memungut pajak Aceh, retribusi Aceh dan zakat serta da­pat memperoleh pinjaman. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Qanun Aceh tersebut meng­atur (1) Keuangan Aceh dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Keislaman.

“Dari dokumen yang kita peroleh diketa­hui peminjaman kepada KfW Jerman ini di­kenakan bunga sebesar 2,5 persen sampai 2,9 persen per tahun. Sehubungan dengan ketentuan Qanun Aceh tersebut, perlu kita pertimbangkan apakah transaksi pinjaman dengan tingkat suku bunga yang ditentukan lebih du­lu ini, tidak bertentangan dengan prinsip ke­is­laman yang diharuskan dalam pengelolaan ke­uangan Aceh. Untuk ini, pendapat dari Ma­­jelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan ahli Syariat Islam la­yak diminta,” terangnya.

Keempat, terkait pinjaman pemerintah Aceh pada KfW Jerman, MaTA sendiri su­dah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah perjanjian pinjaman tersebut. Dalam surat Nomor 100/B/MaTA/X/2016, MaTA meminta KPK sege­ra memberi catatan terhadap pinjaman dan juga pemantauan secara khusus.[]

Sumber: Harian Analisa