‘Penggunaan Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi Politik’

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengajak semua elemen sipil untuk mengawasi realisasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBA dan APBK 2016. Pasalnya, realisasi dana tersebut rawan terjadi korupsi politik.

“Penggunaan dana hibah dan bansos untuk pemenangan calon incumbent, itu termasuk katagori korupsi politik. Biasanya, dana itu digunakan untuk memengaruhi pemilih atau untuk membangun pencitraan calon incumbent menjelang pilkada,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada para wartawan di Lhokseumawe, Senin, 1 Agustus 2016.

Alfian menyebut dana hibah dan bansos itu biasanya dialokasikan oleh pemerintah dalam APBA dan APBK untuk sektor pemberdayaan ekonomi, pendidikan hingga keagamaan. “Untuk bisa mengambil dana itu, dibentuk wadah atau komunitas melalui orang-orang yang dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, di Lhokseumawe tahun 2012 dialokasikan dana untuk salah satu grup band yang diduga bagian dari tim pemenangan calon incumbent. “Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu terjadi di hampir semua daerah pada tahun politik atau menjelang pilkada. Yang seperti itu perlu diawasi oleh masyarakat,” kata Alfian.

Menurut Alfian, secara aturan dana hibah dan bansos itu tidak boleh diberikan tiga kali berturut-turut kepada sekelompok orang atau lembaga yang sama. Akan tetapi, kata dia, MaTA pernah menemukan kasus seperti itu. “Biasanya ini melibatkan mereka yang memiliki akses dengan kekuasaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembagian paket proyek yang rata-rata anggarannya di bawah 200 juta juga rawan terjadi korupsi politik calon incumbent. “Paket-paket proyek 30 juta, 50 juta, 100 juta atau di bawah 200 juta untuk menghindari tender, itu juga rawan korupsi politik,” kata Alfian.[]

Sumber: Portal Satu