Pinjaman Luar Negeri Aceh Terganjal Sumber Pembayaran

* DPRA: Otsus bukan untuk Bayar Utang

UNTUK membiayai pembangunan lima rumah sakit umum (RSU) regional, Pemerintah Aceh berencana mengajukan pinjaman dana luar negeri melalui Departemen Keuangan (Depkeu) kepada bank di Jerman senilai 106,8 juta dolar AS, (Rp 1,396 triliun) dengan suku bunga pinjaman antara 2,5-3,5 persen.

Tapi, setelah dilakukan pengkajian mendalam untuk membayar utang pinjaman luar negeri (LN) itu dari sumber mana diambil uangnya, hingga kini belum jelas sumbernya, sedangkan dana otsus tidak diperbolehkan untuk membayar utang pinjaman LN.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRA, Kautsar SHI, yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh, dalam diskusi bertajuk “Sudah Haruskah Aceh Berutang” yang dilaksanakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di kantornya, Senin (23/5).

Kautsar mengatakan, sebelum permohonan rekomendasi persetujuan pinjaman LN yang diajukan Gubernur Aceh kepada Pimpinan DPRA diparipurnakan dan diterbitkan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Mendagri mengenai hal itu. Pada prinsipnya, Mendagri tidak melarang Aceh meminjam dana dari luar negeri untuk membiayai tiga dari lima unit RSU regional yang akan dibangun. Tapi, pihak Mendagri mempertanyakan, bayar cicilannya akan menggunakan dana dari mana.

“Sedangkan dari sumber dana otsus sangat tak dibenarkan untuk membayar utang, karena peruntukan dana itu sudah dijelaskan dalam Pasal 183 UUPA. Bahwa dana otsus hanya bisa digunakan untuk enam bidang, yaitu untuk program pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,” rinci Kautsar.

Jadi, lanjut Kautsar, meski tujuan pinjaman luar negeri itu untuk membuat rumah sakit yang nantinya akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tapi pihak Kemendagri tetap menyatakan dana otsus diberikan pemerintah pusat kepada Aceh tidak bisa digunakan untuk membayar utang.

Kalau bukan dari sumber dana otsus, kata Kautsar, lalu dari sumber mana lagi cicilan pinjaman LN itu nanti akan dibayar kelak? Dari dana bagi hasil migas sudah tak ada lagi. Dari sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) tak mungkin, karena dananya habis untuk pembayaran tunjangan prestasi kerja (TPK) pegawai, honor pegawai kontrak dan lainnya.

Sedangkan sumber dana dari dana alokasi umum (DAU) sudah habis untuk membayar gaji PNS, DPRA, operasi kantor, dan belanja rutin.

Kautsar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada MaTA yang telah melaksanakan diskusi dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Kepala Bappeda Aceh, Drs Zulkifli Hasan, pihak Dinkes, Ombudsman Aceh, DPRA, akademisi dari Unsyiah, seperti Mawardi Ismail dan lainnya.

Anggota dari Fraksi PKS, Bardan Saidi mengatakan sangat tak setuju pembiayaan untuk pembangunan RSU Regional menggunakan pinjaman LN. Alasannya, masih ada solusi lain yang bisa ditempuh untuk pembangunan RSU regional itu, bukan dengan berutang ke luar negeri. Misalnya, melakukan efisiensi dan memfokuskan program pembangunan untuk sektor kesehatan skala besar, di antaranya membangun RSU regional dengan sumber dana otsus.

“Dari lima unit yang diprogramkan, bangun dulu dua unit untuk jangka waktu tiga tahun. Setelah selesai, baru dilanjutkan tiga unit lagi, dengan jangka waktu yang sama. Kalau bertahap, pembiayaan lima RSU regional itu tidak berat dan tak menyusahkan anak cucu kita di kemudian hari karena harus bayar utang,” kata Bardan.

Mawardi Ismail menambahkan, proyek RSU regional itu penting, tapi kalau dibangun menggunakan pinjaman LN, maka Pemerintah Aceh dan DPRA harus mengkajinya lebih dalam lagi. Soalnya, dari tahun 2011-2016 nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika (USD) maupun mata uang Eropa (Euro), cenderung melemah. Hal itu tidak menguntungkan bagi Aceh jika punya pinjaman LN.

Di sisi lain, pinjaman lunak dengan suku bunga 2-3% yang ditawarkan bank di luar negeri tetap saja memberatkan Pemerintah Aceh membayarnya nanti. Terlebih lagi jatuh tempo cicilan pembayarannya justru pada saat Aceh telah menerima dana otsus yang rendah, yaitu tinggal 1% dari DAU nasional.

“Kita jangan terkecoh dengan suku bunga pinjamannya yang rendah, tapi biasanya pinjaman itu masih ada dana cash lainnya di luar bunga yang harus kita bayar, sehingga kalau dijumlahkan seluruh dana yang harus kita bayar nanti, totalnya hampir sama dengan suku bunga pinjaman komersial di Indonesia, bahkan bisa lebih, jika nilai mata uang rupiah terus menurun terhadap mata uang asing,” kata Mawardi.

“Selain itu, perlu fatwa MPU atau MUI untuk pinjam uang dengan sistem bunga atau riba,” ujarnya.

Kepala Bappeda Aceh, Drs Zulkifli Hasan mengatakan, pembiayaan pinjaman LN untuk membangun tiga RSU regional itu merupakan sumber pembiayaan alternatif dan tidak harus. Itu dilakukan, jika tak ada sumber dana yang lain. Tapi, jika DPRA dan elemen masyarakat tak setuju, gubernur juga tidak akan ngotot.

Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin MS mengatakan, upaya Pemerintah Aceh membangun lima RSU regional bagi pemerataan keadilan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, perlu didukung seluruh elemen masyarakat.

“Tapi sumber pembiayaannya haruslah tak membebani sumber penerimaan keuangan daerah di masa datang yang cenderung menurun,” ujarnya.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pihaknya menggelar diskusi itu karena tak setuju dengan rencana Pemerintah Aceh meminjam uang untuk membangun tiga rumah sakit regional (baca: Bangun RS, Aceh tak Perlu Pinjam Uang Asing).[]

Sumber: Serambi