Polda Tahan Mantan Bendahara Rutin Abdya

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Aceh menahan mantan bendahara pengeluaran Setdakab Aceh Barat Daya (Abdya) berinisial CRS, tersangka korupsi Uang Persediaan (UP) dan dana kegiatan rutin mekanisme langsung Rp 1,6 miliar yang bersumber dari APBK Abdya 2012.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Joko Irwanto melalui Kasubdit III/Tipikor, AKBP Bhakti Eri Nurmansyah SIK MSi, Senin (3/11) mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak Kamis tanggal 30 Oktober 2014 lalu. Menurut AKBP Bhakti, saat menjabat Bendahara Pengeluaran bertugas mengelola kas keuangan Abdya, dana Rp 782.682.131 UP dikelola CRS, sebagian diantaranya dia pinjamkan kepada 22 orang lainnya, termasuk pejabat di Abdya. Sebagian, ia gunakan sendiri. Namun, dalam laporan pertanggungjawabannya tangal 31 Desember 2012, CRS membuat laporan seakan-akan semua UP itu telah dipergunakan untuk kepentingan Setdakab Abdya,” kata AKBP Bhakti.

Bhakti menyebutkan, diantara pertanggungjawaban fiktif dibuat tersangka, misalnya UP tersebut seakan untuk belanja rutin, seperti pembelian alat tulis kantor, pembayaran honor, dan lain-lain. Sedangkan 22 peminjam UP tersebut dari CRS, kata Bhakti hingga kini masih berstatus saksi dan sebagian diantaranya mengaku sudah mengembalikan pinjaman itu, tetapi tersangka tak memiliki bukti tertulis bahwa dana tersebut sudah dikembalikan.

“Perkara ini sedang kami kembangkan melalui tersangka CRS, tak menutup kemungkinan bahwa peminjam UP yang selama ini dijadikan saksi, bakal menjadi tersangka, jika terindikasi terlibat penyimpangan,” tegas AKBP Bhakti.

Sementara dana kegiatan rutin mekanisme langsung Rp 858.028.455, kata AKBP Bhakti, diduga dipergunakan terdakwa untuk memperkaya diri, namun dalam laporan pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah juga telah dipakai sesuai aturan, misalnya untuk biaya perjalanan dinas pejabat Abdya. “Ketika kami cek ke pihak ketiga, tak ada dana tersebut dipergunakan untuk membayar pihak ketiga itu. Sehingga dana ini menjadi kerugian negara,” ujar AKBP Bhakti.

Begitu pun, kata Bhakti, penyidik juga akan mengembangkan penggunaan dana kegiatan rutin mekanisme langsung ini, apakah ada keterlibatan tersangka lainnya atau tidak. Sedangkan jumlah kerugian negara dari kedua item pengelolaan dana itu oleh tersangka CRS Rp 1.640.710.586, sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Tersangka dibidik melanggar Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh pihak Kejati Aceh. Tinggal nanti kami limpahkan tersangka dan barang buktinya,” ujar AKBP Bhakti. [sal]

Sumber: Serambinews.com