Potensi Korupsi Bergeser ke Gampong

Polisi Harus Ungkap Dugaan Korupsi Ternak Rp14 M

*Terkait Pengelolaan Dana Desa

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, pengelolaan dana desa di Aceh rentan sekali terjadi penyimpangan. Akibatnya, potensi korupsi dari sebelumnya di level pemerintah kabupaten/kota, sekarang mulai bergeser dan merasuki ke level pemerintahan gampong.

“Ini adalah persoalan yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya, agar tujuan pengalokasian dana desa benar-benar tercapai,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi kepada Serambi, Minggu (6/8).

Menurut pihaknya, pengelolaan dana desa menjadi rentan terhadap penyimpangan karena minimnya pengawasan di internal dan eksternal gampong. Selain itu juga karena kurangnya kemampuan sebagian perangkat gampong dalam mengelola dana desa.

“Sebagian pendamping juga belum bekerja maksimal mendampingi perangkat gampong, sehingga indikasi penyimpangan terjadi di sebagian gampong di Aceh,” ungkapnya.

Berdasarkan temuan MaTA, modus-modus korupsi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dalam bentuk pembayaran honor pekerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang fiktif, penggelembungan harga barang, dan pemotongan oleh oknum perangkat gampong atau oknum kecamatan.

Dalam kurun waktu tahun 2017, MaTA mencatat, setidaknya terdapat 13 kasus potensi penyimpangan dana desa di Aceh yang mencuat ke permukaan. Namun, hanya satu kasus yang baru diproses hingga ke pengadilan, yakni kasus penyimpangan dana desa di gampong Keude Aceh Timur.

“Dari 13 kasus ini, rata-rata terjadi di internal gampong, misal tidak tepat sasaran, mark-up dan juga penggelapan,” sebutnya.

Selain itu, partisipasi dan pengawasan masyarakat juga merupakan salah satu langkah untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dana desa. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan pertanggungjawaban. Namun, hal ini masih sulit untuk dilakukan, karena disebagian besar gampong di Aceh belum menerapkan transparansi informasi terkait pengelolaan dana desa.

“Untuk itu, MaTA berharap kepada seluruh pemerintah di Aceh agar serius menanggapi persoalan dana desa ini, sehingga cita-cita awal pengucuran dana desa ke setiap gampong untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat segera terwujud,” harapnya.[]

Sumber: Serambi