PPID Aceh: Informasi Bagian dari HAM

Keterbukaan informasi harus dilakukan semua pihak, termasuk pemerintah. Selain tuntutan regulasi, informasi juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, Sanasi dalam diskusi publik catatan akhir tahun keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Banda Aceh, Senin (22/12).

Menuru Sanasi, informasi termasuk HAM karena dengan informasi itu masyarakat atau publik akan memahami apa sedang terjadi di lingkungan, di daerah hingga negaranya. Dengan informasi juga, publik paham apa yang tengah dijalankan oleh pemimpinnya. “Dengan informasi masyarakat akan menjadi pintar. Dengan kepintaran akan wujudkan kontrol publik menjadi baik,” tutur Sanasi.

Publik merupakan tim kontrol dari setiap kebijakan pemerintah. Regulasi telah memberi ruang sedemikian rupa kepada publik. “Bahkan di Aceh sendiri ada Pergub yang dikeluarkan tahun 2013, sejumlah UU juga menuntut keterbukaan informasi tersebut. Dalam publikasi dikuatkan lagi dengan UU ITE dan UU Pers No 40/1999,” rincinya. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk menutupi informasi, selain yang dikecualikan oleh regulasi. Ia juga berharap, Aceh yang mendapat penghargaan sebagai peringkat 2 keterbukaan informasi publik terus dipertahankan,” harapnya.

Dalam diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra sebagai narasumber. Hadir juga sejumlah undang dari berbagai SKPA dan para pengurus MaTA. Acara dipandu Abdullah Abd Muthalib dengan moderator, M Alkaf. [Amin]

Sumber: Harianaceh.co