Proyek APBA Kritis

*Ratusan Gedung Sekolah Terancam Gagal Dibangun

Sebagian besar proyek yang dibiayai dengan APBA 2014 berstatus merah atau kritis karena realisasi fisiknya masih ada yang 20 persen padahal masa kerja tersisa hanya sebulan lagi. Proyek yang terancam tak selesai antara lain di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh seperti pembangunan ratusan unit gedung sekolah.

Secara umum, dari total APBA 2014 sebesar hampir Rp 13 triliun, realisasi keuangan sampai 7 November 2014 baru 60,6 persen dan fisik 70 persen. Sedangkan jika ditelusuri berdasarkan SKPA, terlihat data yang sangat memprihatinkan karena masih sangat rendahnya realisasi fisik maupun keuangan. Misalnya, di Disdik Aceh, realisasinya baru berkisar antara 20-40 persen.

Menanggapi kondisi itu, Wagub Aceh, H Muzakir Manaf menyerukan kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek konstruksi APBA 2014 untuk memaksimalkan pekerjaan dengan cara menambah buruh, jam kerja, peralatan, meterial, dan pengawasan.

Menurut Wagub Aceh, kondisi memprihatinkan itu bukan hanya proyek-proyek lingkup Disdik seperti gedung sekolah tetapi juga proyek jalan, jembatan, irigasi, bendungan, dermaga, dan lainnya, “Peringatan ini perlu kami sampaikan karena batas akhir penyelesaian seluruh proyek APBA 2014 adalah 20 Desember 2014. Itu artinya sisa waktu kerja tinggal 30 hari lagi,” tandas Wagub Aceh kepada Serambi, di rumah dinasnya, Minggu (9/11).

Menurut Wagub Aceh, setelah batas waktu borongan berakhir, rekanan memang diberikan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari ke depan tetapi disertai denda 1 per mil per hari. Kalau juga sampai batas tambahan waktu 50 hari itu belum juga selesai, sanksi denda yang akan dibayar rekanan kepada Pemerintah Aceh mencapai 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Ditegaskan Wagub Aceh, seruan juga berlaku untuk bupati dan wali kota. Sebab, dari 1.195 paket proyek APBA 2014 yang realisasi fisiknya masih di bawah 60 persen, sebanyak 665 paket adalah proyek otsus kabupaten/kota (SKPK). Sedangkan sisanya, 530 paket adalah proyek otsus dan migas provinsi (SKPA).

Untuk proyek otsus dan migas provinsi, sebut Wagub Aceh, paling banyak yang realisasi fisik masih di bawah 60 persen atau masuk kategori kritis berada di Disdik Aceh mencapai 162 paket disusul Dinas Cipta Karya 97 paket, dan Dinas Bina Marga 90 paket.

Selain itu, sebut Wagub, masih ada beberapa SKPA yang realisasi fisik konstruksi dan pengadaan proyek APBA 2014 rendah, yaitu Dinas Pengairan (39 paket), Dinas Kelautan dan Perikanan (25 paket), Dinas Pendapatan dan Kekayaan (24 paket), Dinas Perkebunan (18 paket), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (10 paket), Disperindag (8 paket), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (8 paket), Bappeda (6 paket), Dinas Kesehatan (5 paket) dan RSUZA (4 paket).

Dirincikan, untuk proyek otsus kabupaten/kota, dari 23 kabupaten/kota yang menerima otsus, paling banyak realisasi fisik proyek di bawah 60 persen adalah Aceh Tamiang (66 paket) disusul Nagan Raya (63 paket), Aceh Besar (56 paket), Aceh Timur (53 paket), Aceh Jaya (48 paket), Aceh Tengah (46 paket), Aceh Selatan (36 paket), Aceh Timur (34 paket), Subulussalam (31 paket), Abdya (28 paket), Aceh Barat (27 paket), Simeulue (27 paket), Gayo Lues (24 paket), Aceh Tenggara (21 paket), Pidie (20 paket), Singkil (19 paket), Sabang (17 paket), Pijay (16 paket), Bireuen (9 paket), Lhokseumawe (7 paket), Langsa (7 paket), Bener Meriah (6 paket), dan Banda Aceh (4 paket).

Adapun proyek otsus maupun migas provinsi yang sudah selesai sebanyak 504 paket atau 26 persen dari 1.917 paket yang dilelang tahun 2014. Paling banyak telah menyelesaikan proyek APBA 2014 adalah Bina Marga (92 paket) disusul Dinas Pengairan (76 paket), Dinas Pertanian Tanaman Pangan (45 paket), Dinas Cipta Karya (41 paket), Dinas Pendidikan (41 paket), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (20 paket), Dinas Perkebunan (17 paket), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (17 paket), Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (14 paket), RSJ (14 paket), Distamben (14 paket), Dinkes (13 paket), RSUZA (12 paket), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (10 paket).

Wagub Muzakir Manaf mengingatkan, rekanan yang tidak menyelesaikan borongan pekerjaan konstruksi dengan kualitas standar, pihak PPTK proyek atau penerima aset jangan mau menerima sebelum rekanan merehab pekerjaannya.

“Kami tidak ingin proyek konstruksi maupun pengadaan barang yang dilakukan rekanan tidak berkualitas atau tak sesuai spek. Kalau itu yang terjadi, penerima barang wajib menolak,” demikian Muzakir Manaf.(her)

Ini Alasan Kadisdik Soal Proyek ‘Kedodoran’

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Anas M Adam yang dimintai tanggapan soal masih rendahnya realisasi proyek APBA 2014 pada dinas yang dipimpinnya mengatakan, banyak penyebab hingga terjadi kondisi seperti itu.

Pertama, kata Anas, pelaksanaan lelang terlambat, karena ada proyek sekolah yang pembuatan SID/DED-nya bersamaan dengan pembangunan fisik. Jumlahnya mencapai puluhan unit.

Saat ini, lanjut Anas, pembangunannya sedang dimaksimalkan dengan kerja siang malam dan menambah buruh. Penyebab kedua, proyeknya baru dimunculkan pada perubahan APBA 2014. Otomatis pelaksanaannya baru dilakukan awal Oktober.

Sedangkan penyebab ketiga karena rekanannya lambat melaksanakan borongan gedung sekolah di lapangan. Penyebabnya cukup banyak. Bisa karena rekanannya kurang modal atau bisa juga karena ganti rugi tanah di lokasi gedung yang akan dibangun belum selesai ketika rekanan akan memulai pekerjaan.

Anas mengatakan, untuk proyek fisik sekolah yang realisasinya rendah, pihaknya terus melakukan pengontrolan. PPTK dan tim pengawas proyek sudah diturunkan ke lapangan untuk mengawasi.(her)

Aspirasi Dewan Diduga Ikut Menyumbang Masalah

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menganggap kinerja Pemerintah Aceh buruk jika dikaitkan dengan realisasi APBA 2014 yang baru mencapai 60,6 persen keuangan dan 70 persen fisik. Itu artinya, secara keseluruhan, keuangan masih minus 14,4 persen dan fisik 13 persen. Padahal waktu kerja hanya tersisa sebulan lagi.

Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Minggu (9/11) mengatakan, masih rendahnya daya serap keuangan dan realisasi fisik proyek konstruksi maupun non-konstruksi APBA 2014, disebabkan banyak faktor.

Alfian didampingi Koordinator Advokasi MaTA, Hafidh mencontohkan, proyek sekolah yang terlambat ditender adalah usulan aspirasi anggota Dewan. Begitu juga proyek jalan, irigasi, dan gedung pemerintah lainnya yang berapor merah atau kritis, juga diduga merupakan proyek usulan aspirasi anggota Dewan.

“Proyek-proyek penumpang gelap seperti itu harusnya menjadi target pengusutan Inspektorat, BPK, BPKP, dan penyidik. Proyek itu lahir setelah dokumen KUA dan PPAS 2014 disahkan oleh Pimpinan DPRA dan Gubernur,” tandas Hafidh.

Proyek yang tidak masuk dalam dokumen KUA dan PPAS, menurut MaTA, harusnya diharamkan untuk dilaksanakan. Alasannya, pengusulannya sangat kental dugaan kolusi yang menjurus kepada perbuatan korupsi.

Dugaan yang sama, lanjut Hafidh juga terjadi pada usulan proyek otsus kabupaten/kota. Sampai kini masih ada 665 proyek otsus kabupaten/kota yang berstatus rapor merah atau kondisinya kritis.

Proses usulan proyek otsus kabupaten/kota itu, menurut MaTA hampir mirip dengan usulan proyek migas dan otsus provinsi yang berstatus kritis. Proyek itu usulan anggota Dewan yang tidak masuk dalam dokumen KUA dan PPAS 2014. “Proyek usulan hasil kolusi bisa membuahkan tindakan korupsi. Meski proyeknya selesai, sedikit atau banyak ada uang negara yang dikorup,” demikian Hafidh.(her)

Sumber: Serambinews.com