Proyek Otsus Dialih ke Daerah

Proyek Otsus Dialih ke Daerah

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, melimpahkan kewenangan pelaksanaan proyek otonomi khusus (Otsus) jatah kabupaten/kota kepada masing-masing daerah. Pelimpahan itu termasuk pelelangan kegiatan oleh unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten/kota.

Keputusan itu dikemukakan Gubernur Irwandi dalam rapat tertutup di Kantor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) dalam Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Kamis (15/3)

Kontan saja, keputusan itu disambut dengan lega oleh para bupati/wali kota. Namun, Irwandi mengingatkan, pelimpahan kewenangan itu bukan hanya peluang, tapi juga tanggung jawab mutlak pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam rapat tersebut juga disepakati sistem dan prosedur, jadwal pelaksanaan, hingga pembagian tugas antara provinsi dengan kabupaten/kota. Dengan pelimpahan kewenangan ini, diperkirakan nilai proyek sekitar Rp 3,2 triliun akan ditender di daerah.

“Kita harapkan, awal April nanti pengumuman lelang dan upload dokumen sudah dilaksanakan di seluruh ULP kabupaten/kota,” tegas Irwandi.

Untuk itu, Gubernur Irwandi menginstruksikan agar seluruh daerah mendirikan lembaga Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K)–seperti di provinsi–yang langsung dipimpin oleh Sekda.

“Segera juga ajukan nama kuasa pengguna anggaran (KPA) serta bendahara pengeluaran pembantu umtuk di-SK-kan oleh gubernur,” ucap Kepala P2K Aceh, dr Taqwallah MKes yang menjelaskan rincian langkah-langkah setelah pelimpahan wewenang tersebut.

Sistem pelaksanaan proyek otsus kabupaten/kota tahun ini, menurut Irwandi, mirip seperti pelaksanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Pusat sediakan alokasi anggaran, kemudian kabupaten/kota mengusulkan programnya. Sedangkan pembayaran dilakukan di Kantor KPN masing-masing cabang kabupaten/kota.

Setelah Gubernur Irwandi Yusuf menegaskan segera melimpahkan kewenangan pelaksanaan proyek otonomi khusus (Otsus) jatah kabupaten/kota kepada masing-masing daerah, Serambi berupaya meminta tanggapan para bupati/wali kota yang kemarin sedang ngumpul di Banda Aceh.

Mereka adalah Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah alias Toke Su’um, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinem, Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, Bupati Bireuen, Saifannur, Bupati Simeulue, Erly Hasyim, Penjabat Bupati Pidie Jaya, Kamaruddin Andalah, dan lainnya.

Wali Kota Langsa mengatakan, mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan dana proyek otsus seperti yang dikatakan Gubernur Irwandi itu, sudah sangat tepat dan bijaksana.

Ungkapan hampir senada juga dilontarkan Bupati Akmal Ibrahim. “Ya, itu ideal. Kita cukup siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur Aceh.”

Bupati Saifannur mengatakan, penyerahan penuh pelaksanaan proyek otsus kepada kabupaten/kota, sudah tepat dan bisa memaksimalkan hasil dari pekerjaan proyek itu menjadi lebih berkualitas. Alasannya, karena penanggung jawab dan pengawas pelaksanaan paket proyeknya langsung orang dari masing-masing SKPK kabupaten/kota.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman terdahulu, pelaksanaan proyek otsus kabupaten/kota periode 2007-2012 semuanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Banyak proyek otsus kabupaten/kota yang mangkrak atau terbengkalai, tidak dilanjutkan. Hal ini disebabkan KPA dan PPTK-nya semua dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di provinsi.

Menurut Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, keputusan Irwandi menyerahkan pengelolaan dana otsus jatah kabupaten/kota itu kepada masing-masing daerah, merupakan tindakan yang adil. “Ya kita syukuri karena gubernur kembali memberikan hak penuh kepada bupati/wali kota untuk mengelola jatah dana otsusnya,” kata Amru.

Bupati Erly Hasyim menilai, pelimpahan penuh pengelolaan dana otsus itu adalah untuk meminimalisasi paket proyek otsus kabupaten jadi terbengkalai. “Atau kalaupun ada yang selesai, kualitasnya rata-rata di bawah standar. Buktinya sudah banyak,” kata Erly.

ia menyebut contoh, antara lain, gedung sekolah, gedung guru, proyek jembatan, bendungan/irigasi, waduk, pasar, sampai yang kini masih ada yang belum fungsional.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, penyerahan pelaksanaan proyek otsus kabupaten/kota kepada masing-masing daerah, itu bagian dari upaya untuk menyukseskan dan mendukung 10 program prioritas dan 15 program unggulan pemerintahan Irwandi-Nova. “Hanya daerahlah yang mengetahui permasalahan daerahnya masing-masing,” ujar Aminullah Usman.

Mantan Dirut Bank Aceh itu menyatakan, tugas pemerintah provinsi adalah menangani saja paket-paket proyek yang menjadi kewenangan tupoksinya, sedangkan tupoksi kabupaten/kota biarlah masing-masing daerah yang mengusul program dan melaksanakan paket proyeknya. Itu sebab, kata Aminullah, ketika Gubernur Irwandi menawarkan kepada bupati/wali kota pengelolaan dan pelaksanaan dana otsus, seperti dana DAK pusat, “Kami langsung terima.”

Ia berharap, hubungan kerja antara gubernur dan bupati/wali kota se-Aceh semakin baik dan suasana rapat pun bisa enjoy dan ceria. (her)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Proyek Otsus Dialih ke Daerah, http://aceh.tribunnews.com/2018/03/16/proyek-otsus-dialih-ke-daerah