Proyek Siluman Molorkan APBA

Polemik pengesahan APBA 2017 masih terus menggelinding. Aktivis Masyarakat Transparasni Aceh (MaTA) menilai penyebab tarik ulur pengesahan APBA karena ada proses transaksional atau tawar-menawar yang tak kunjung selesai antara eksekutif dan legislatif.

“Patut diduga penyebab molornya pengesahan APBA 2017 karena munculnya proyek di luar perencanaan. Kami menyebut proyek siluman, bukan penumpang gelap. Proyek-proyek siluman itu diusulkan untuk include dalam APBA 2017 oleh orang-orang tertentu,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh Polem menjawab Serambi, Selasa (17/1) terkait tak kunjung disahkannya RAPBA 2017.

Menurut MaTA, munculnya usulan paket proyek siluman ini menjadi salah satu penyebab makin terlambatnya pengesahan anggaran. Proyek siluman tersebut diduga adalah paket-paket yang muncul di luar perencanaan resmi yang dilakukan pemerintah.

Temuan MaTA menyebutkan, dalam RAPBA 2017 yang pembahasannya sedang dipacu oleh eksekutif dan legislatif, ada usulan paket proyek sebanyak 119 paket dengan nominal anggaran sebesar Rp 650 miliar. Menurut Hafidh, ke-119 paket proyek itu diusulkan baru-baru ini, yakni pada 5 Januari 2017.

MaTA menduga, keseluruhan paket proyek tersebut diusulkan oleh legislatif sebagai proyek aspirasi mereka untuk dapat masuk dalam APBA 2017. “Dari dokumen yang kita dapatkan, 119 paket proyek tersebut tersebar di 14 SKPA. Usulan-usulan di luar perencanaan seperti inilah yang kita duga menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengesahan anggaran 2017 ini,” sebut Hafidh.

Hafidh menyebutkan, jika pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota masih saja dengan pola yang sama yakni mengalokasikan dana aspirasi dewan, hal itu akan melemahkan bahkan mengacaukan sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) partisipatif yang telah dibangun selama ini. “Dana aspirasi yang dipegang kendali anggota dewan, menguntungkan orang yang memiliki relasi saja. Pemerataan pembangunan yang diharapkan dengan dana itu, mustahil diwujudkan. Sejak awal MaTA selalu menolak pengelolaan program aspirasi oleh dewan,” tandas Hafidh.

Menurutnya, jika terus dibiarkan, program aspirasi anggota dewan yang tiap tahun selalu muncul di luar perencanaan, maka akan selalu terjadi tarik ulur pembahasan yang sudah pasti akan berimbas pada terlambatnya pengesahan anggaran. “Kondisi ini harus segera diakhiri,” imbuhnya.

Masih menurut MaTA, Aceh selalu terlambat dalam hal pengesahan anggaran. Catatan MaTA, sejak 2005, hanya tahun 2014 yang tepat waktu. Selebihnya, pengesahan anggaran selalu terlambat. Berbagai alasan dikemukakan oleh eksekutif dan legislatif untuk menutupi ketidakmampuan menyelesaikan pembahasan anggaran tepat pada. “Dari catatan buruk ini, dapat dilihat bahwa sepertinya tidak pernah ada itikad baik dari Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legeslatif untuk memperbaiki, agar keterlambatan ini tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya,” kata Hafidh.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terbit Oktober 2016 disebut sebagai salah satu alasan terlambatnya pembahasan RAPBA 2017 berikut pengesahannya. Namun, menurut MaTA, sebenarnya itu bukan alasan bagi eksekutif dan legislatif. Hafidh tak menampik, memang dengan PP itu, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah diserahkan harus dievaluasi.

“Tapi apa kita saja yang harus patuh kepada PP itu, provinsi lain kan juga begitu, mereka juga harus membahas ulang gara-gara itu. Tapi mereka kok bisa tepat waktu, kenapa kita tidak,” ujar Hafidh mempertanyakan.

MaTA mendesak Pemerintah Aceh untuk mengikuti jadwal dan prosedur pengesahan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mengakhiri keterlambatan pengesahan anggaran yang sudah pasti berdampak pada terhambatnya pelayanan publik bagi masyarakat Aceh. “Kita juga mendesak Pemerintah Aceh untuk mengikuti prosedur perencanaan anggaran yang ada, sehingga tidak ada lagi usulan-usulan proyek siluman di luar perencanaan yang lahir di ujung-ujung pembahasan anggaran seperti yang terjadi selama ini,” pungkas Hafidh.[]

Sumber: Serambi