Proyek Tanggap Darurat: “Gugat Saya, Laba Dibagi Sama”

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Koalisi NGO HAM dan LBH Banda Aceh akan terus mengadvokasi kasus proyek tanggap darurat yang dinilai sarat masalah. Kasus yang masuk ke ranah perdata ini, diibaratkan; “gugat saya, laba kita bagi sama.”

Dugaan-dugaan ini muncul, setelah LBH Banda Aceh menemukan kejanggalan atas putusan perkara perdata antara penggugat (rekanan), dengan tergugat (Pemerintah Aceh). Dari 48 rekanan yang menggugat Pemerintah Aceh, 26 sudah putus, dan semuanya dimenangkan penggugat.

Ironisnya, Pemerintah Aceh (tergugat) seperti tidak melawan. Dari 26 perkara yang sudah putus hanya 14 perkara yang diajukan banding, 1 kasasi dan satu dicabut. “Kami melihat sangat aneh. Tergugat seperti tidak ada upaya hukum untuk memperjuangkan kekalahan,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Mutiqal Sahputra kepada harianaceh.co, Kamis (2/9).

Koordinator MaTA, Alfian menduga, proyek yang menurut Dinas Pengairan merupakan tanggap darurat ini, seperti proyek diam-diam tanpa lelang. Dinas Pengairan menunjuk langsung rekanan, tanpa ada proses tender. Harga Perkiran Sendiri (HPS) juga dilaksanakan langsung oleh rekanan. Setelah bermasalah, seperti diarahkan untuk digugat ke pengadilan.

“Berdasarkan hasil audit BPK, ada proyek yang tidak cukup volume, ada proyek yang mestinya harus diajukan lelang bukan PL. Proses penganggaran tidak dilakukan pada tahun dikerjakannya proyek, akibatnya , untuk pembayarannya membebani APBA tahun berikutnya. Belum lagi, temuan proyek yang mestinya bukan tanggap darurat tetapi disebut tanggap darurat,” jelas Alfian.

Ironisnya, meski temuan BPK sudah cukup jelas, tetapi pengadilan masih memenangkan rekanan (penggugat), karena masuk gugatan wanprestasi. “Pengadilan memutuskan memenangkan penggugat, karena ini wanprestasi. Proyek tanggap darurat ini dananya dilakukan sendiri oleh rekanan, yang kemudian diganti oleh pemerintah. Ini menurut saya sah-sah saja, karena uang penggugat telah habis saat membangun proyek itu,” katanya.

Namun demikian, tanya Alfian, bagaimana dengan proyek yang kekurang volume? Apakah itu juga akan dibayarkan penuh? “Ini tentu putusan yang janggal,” imbuhnya.

Dugaan kerancuan lain, dalam perkara proyek tanggap darurat tersebut, setelah Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Gubernur, Ketua DPRA, Kajati, Kapolda, Pangdam dan Ketua Pengadilan Tinggi membuat keputusan, Pemerintah Aceh harus membayarkan uang rekanan (penggugat) sebagaimana putusan PN Banda Aceh.

Kalangan aktivis menilai, apa yang dilakukan Forkopimda ini merupakan keputusan yang rancu. Karena hasil audit BPK, proyek ini ditemukan banyak masalah. Kerancuan-kerancuan ini yang membuat dugaan perkara proyek tanggap darurat ini, ibarat “gugat saya, laba kita bagi dua.”

Proyek ini bermula pada tahun 2010, Pemerintah Aceh menganggarkan dana untuk kegiatan pengendalian banjir di Aceh, sebesar Rp245.812.804.218, dan pembangunan prasarana pasar Rp110.173.786.300. Di tahun yang sama, Dinas Pengairan Aceh kemudian merealisasikan 54 paket proyek dengan total anggaran Rp251. 244.570.000, yang katanya merupakan proyek tanggap darurat dan telah dikerjakan pada tahun 2009 dan 2010.

Namun anggaran ke-54 proyek ini tidak langsung dilunasi Dinas Pengairan pada kontraktor. Namun dibayar bertahap, dan hingga kini uang para kontraktor tersebut belum dilunasi Pemerintah Aceh. Para kontraktor kemudian menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemerintah Aceh dan Dinas Pengairan Aceh secara perdata ke PN Banda Aceh. (amin/01)

Sumber : www.harianaceh.co