Qanun Kehutanan Aceh Harus Segera Diganti

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Sidang Eksaminasi atas Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Nanggroe Aceh Darussalam, Senin, 8 September 2014.

Sidang ini bertujuan untuk menyampaikan hasil telaah kritis terhadap qanun yang sudah berusia hampir 12 tahun tersebut.

Dipilihnya qanun tersebut sebagai objek eksaminasi salah satunya dilatarbelakangi dengan kondisi kekinian. Bahkan Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Kehutanan di NAD, dinilai belum berhasil mencegah terjadinya kerusakan hutan di Aceh.

Merujuk hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Badan Pengedalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh pada Tahun 2013 disebutkan bahwa tingkat kerusakan hutan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Laju kerusakan hutan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh tergolong cukup tinggi yaitu rata-rata mencapai 23.124,39 Ha/tahun.

Sidang ini turut dihadiri oleh Abdullah Shaleh dari unsur DPR Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Dinas Kehutan Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, Biro Tata Kelola Pemerintahan Setda Aceh, akademisi, aktivis dan jurnalis media. Sidang ini mendapatkan respon positif dari peserta.

Abdullah Saleh, anggota DPR Aceh mengatakan bahwa eksaminasi ini sesuatu terobosan yang sangat baik sekali.

“Tentu hasil eksaminasi ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus basis pengambilan kebijakan ke depan, dalam hal ini terkait dengan mengkaji ulang keberadaan Qanun Kehutanan tersebut,” kata Abdullah Saleh.

Legislator dari Partai Aceh memandang bahwa perlu juga ditelaah mengapa kemudian aturan turunan dari Qanun ini tidak pernah terwujud secara optimal.

“Mengapa sedikit sekali aturan turunan yang ada dari 21 aturan turunan yang diamanatkan Qanun Kehutanan tersebut,” ujar dia.

Peserta lainnya, Yanis Rinaldi dari FH Unsyiah mengatakan bahwa ke depan perlu dikaji dalam qanun khususnya terkait dengan sektor kehutanan tentang keberadaan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur.

“Kalau disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan (aturan turunan dari Qanun) tersebut mendorong atau membuka peluang terjadinya penyimpangan maka itu harus dibuktikan secara nyata. Bila memang itu riel terjadi maka idealnya, eksaminasi ini dapat merekomendasikan agar pembuat kebijakan (qanun -red) untuk berhati-hati dalam menentukan pendelegasian kewenangan itu,” kata Yanis.

Sidang eksaminasi ini dimulai dengan presentasi dari tim eksaminasi yang diketuai oleh Mawardi Ismail, SH. M.Hum. Tim yang beranggotan beberapa akadmemisi FH Unsyiah dan aktivis lingkungan tersebut menemukan beberapa hal krusial.

Pertama, tim menemukan sejumlah produk hukum sebagai konsideran Qanun, yang sudah dicabut/tidak berlaku lagi, dan telah diganti dengan yang baru. Kedua, terdapat 21 pendelegasian pengaturan dalam bentuk Keputusan Gubernur (sekarang Peraturan Gubernur), tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tim eksaminasi berpendapat bahwa dalam UU ini disebutkan bahwa delegasi pengaturan dari Undang-Undang (produk legislasi) kepada Pejabat Eksekutif hanya dibolehkan untuk hal-hal yang bersifat teknis administratif. Namun ternyata, tim eksaminasi menemukan bahwa pedelegasian kewenangan tersebut ternyata tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis adminstratif, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat normatif.

Tim eksaminasi berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan mengatur kepada Gubernur untuk hal-hal yang bersifat normatif, berpeluang terjadinya kolusi dengan pihak yang berkepentingan dalam bisnis pengelolaan hutan.

Dengan demikian, bila qanun ini tidak segera diganti maka akan membuka peluang bagi terjadinya korupsi berupa suap dalam penetapan regulasi. Di sisi lain, dipandang bahwa pola demikian dapat menyebabkan pengaturan kebijakan berdasarkan kolusi, yang akan menimbulkan kerugian negara dan kerusakan hutan.

Hal ini dapat terjadi karena pembentukan produk hukum daerah berupa Keputusan Gubernur (sekarang Peraturan Gubernur -red), dilakukan secara sepihak dan pada umumnya tidak melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif.

Ketiga, terdapat sejumlah ketentuan (pengaturan) dalam qanun ini yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau yang lebih baru, disamping juga ada yang tidak sempurna sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam implementasinya.

Dengan temuan tersebut, Tim Eksaminasi menyimpulkan bahwa format Qanun NAD No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan di Nanggroe Aceh Darussalam, tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang tatacara pembentukan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, bahwa dengan adanya delegasi pengaturan kepada Gubernur, telah membuka peluang terjadinya kolusi dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pengusahaan hutan yang pada akhirnya akan membawa ke arah praktik-praktik korupsi. Disimpulkan juga bila banyak ketentuan dalam Qanun ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau yang lebih baru.

Dengan temuan tersebut, maka diuslkan agar Qanun NAD No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan di Nanggroe Aceh Darussalam, harus dicabut dan diganti. Usulan tersebut karena memang dasar hukum, format pembentukan dan isinya sudah tidak sesuai lagi dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergantian Qanun Kehutanan tersebut menjadi mendesak untuk menutupi peluang untuk terjadinya kolusi dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan/pengusahaan hutan yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan timbulnya kerugian Negara.[Murdani Abdullah]

Sumber: Atjehpost.co