Rp 650 M Kembali Disentil

Polisi Harus Ungkap Dugaan Korupsi Ternak Rp14 M

* MaTA Desak Gubernur Lapor KPK

BANDA ACEH – Isu penyelewengan dana Rp 650 miliar untuk eks kombatan GAM yang mencuat dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur pada Rabu 11 Januari lalu, kembali disentil. Kali ini, giliran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang menyoal kelanjutan pengusutan aliran dana itu. MaTA mendesak Gubernur Aceh untuk melapor dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dapat terungkap oleh KPK. Di samping itu, juga menjadi bukti konkret Gubernur Aceh mengungkap secara keseluruhan aktor yang terlibat di balik penyimpangan dana tersebut,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi Minggu (16/4).

Sejak mencuat dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur saat itu, isu penyelewengan dana kompensasi konflik tersebut menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Banyak kalangan bereaksi, bahkan LSM GeRAK Aceh juga telah melaporkan kasus itu ke Kejati Aceh. Pihak Kejati Aceh sendiri mengaku terus mengusut aliran dana dalam kasus tersebut.

MaTA menilai, sudah sepatutnya Zaini Abdullah melapor dugaan korupsi Rp 650 miliar itu ke KPK, karena dalam debat kandidat Zaini mengaku mengalokasikan dana tersebut pada tahun 2013.

“Tapi ini karena dikelola oleh tangan-tangan yang tidak amanah, maka ini sudah lari ke kantong mereka mungkin, tapi nggak tahu saya,” ujar Abu Doto dalam debat itu, sebagaimana diberitakan Serambi, Kamis 12 Januari 2017.

Menurut MaTA, ini adalah tantangan bagi Zaini Abdullah untuk membuktikan kepada publik di Aceh, bahwa dirinya bukan hanya berani unjuk gigi pada saat debat atau saat orasi kampanye pilkada beberapa waktu lalu. MaTA menilai, pelaporan ke KPK memberi isyarat bahwa dalam dugaan korupsi itu tidak melibatkan dirinya selaku orang yang mengalokasikan dana itu pada 2013 silam.

“Jika tidak dilakukan (lapor ke KPK), maka publik di Aceh pasti akan menilai bahwa Zaini Abdullah juga ikut serta menikmati dana tersebut. Jadi, ini tantangan bagi Zaini Abdullah,” kata Alfian.

Jika penyelesaian kasus itu hanya di tingkat penegak hukum di Aceh, MaTA khawatir aktor utama kasus tersebut tak akan tersentuh atau terjerat hukum. Pasalnya, saat ini hampir setiap tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum yang memiliki kekuasaan, tidak pernah terjerat.

“Meski prinsip hukum tak pandang bulu, tapi aparat penegak hukum di Aceh belum punya cukup kemauan dan keberanian untuk mengungkap dalang utama yang memiliki kekuasaan,” ungkap Alfian.

MaTA melihat, kasus Rp 650 miliar yang sempat menjadi konsumsi publik itu adalah kasus besar. Kasus itu juga dinilai ada kaitan dengan politik dan patut diduga sebagai korupsi politik.

Alfian mengatakan, ada penyelenggara yang terlibat, termasuk politisi dan pengusaha. “Menurut catatan MaTA, aparat penegak hukum di Aceh belum berpengalaman mengungkap kasus indikasi korupsi politik. Sehingga harapan besarnya pada KPK, maka pelaporan ke KPK merupakan langkah tepat untuk mengungkap secara keseluruhan pihak yang terlibat,” jelas Alfian.

MaTA menilai, jika kasus itu dilaporkan sendiri oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke KPK, maka pemberantasan korupsi di Aceh selangkah lebih maju dibandingkan daerah lain. “Kalau gubernur sendiri yang melapor, ini akan menjadi prioritas KPK. Semoga Gubernur Aceh tidak hanya menang dalam slogan, tapi juga menang dalam aksi pemberantasan korupsi di Aceh,” demikian Alfian.

Catatan Serambi, ini adalah pertama kalinya MaTA menyoal dugaan penyelewengan dana untuk eks kombatan ini. Sebelumnya, Serambi sempat beberapa kali meminta pendapat dan analisis dari MaTA, namun Alfian menolak mengomentarinya, karena alasan khawatir mengganggu proses pilkada.[]

Sumber: Serambi