Setelah Lapor Kasus, MaTA Gelar Konferensi Pers

Setelah Lapor Kasus, MaTA Gelar Konferensi Pers – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar konferensi pers setelah melaporkan kasus dugaan korupsi di instansi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh

Konferensi pers ini bertujuan untuk menyampaikan kedudukan kasus dugaan korupsi tersebut kepada publik dan juga langkah-langkah yang telah ditempuh oleh MaTA.

Konferensi pers ini diselenggarakan di Kantor MaTA pada Rabu, 09 November 2016. Dalam kegiatan ini sendiri dihadiri oleh beberapa jurnalis yang ada di Banda Aceh.

Dalam mempresentasikan kasus yang telah dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, MaTA di wakili oleh Koordinator Bidang Monitoring Peradilan, Baihaqi dan Staf Bidang Monitoring Peradilan, Sari Yulis dan juga di dampingi oleh Koordinator MaTA, Alfian.

Lapor Kasus

Sebelum menggelar konferensi pers ini, MaTA telah melaporkan kasus indikasi korupsi di tubuh KIP Aceh ke Kejati Aceh pada Rabu 09 November 2016. Kasus ini sendiri diterima oleh salah satu staf Kejati Aceh.

Menurut hasil analisa MaTA, kasus ini diindikasi melibatkan 21 pegawai provinsi Aceh yang diperbantukan pada KIP Aceh dan 1 orang pegawai yang kini bertugas di KIP Kota Banda Aceh. Besaran indikasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,5 milyar rupiah.

Posisi Kasus

Tunjangan ganda yang diterima oleh pegawai KIP Aceh yang bersumber dari Pemerintah Aceh dan juga dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tunjangan tersebut diterima oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai sejak Januari 2015 – Juli 2016 yang besarannya berbeda satu sama lainnya;

Berdasarkan penelusuran MaTA, ditemukan 21 (dua puluh satu) orang pegawai provinsi Aceh yang diperbantukan pada sekretariat KIP Aceh menerima tunjangan ganda. Tunjangan tersebut bersumber dari KPU RI dan juga dari pemerintah Aceh yang besarannya berbeda satu sama lain tergantung dari pangkat dan jabatan masing-masing.

Pemberian tunjangan dari KPU RI atau yang disebut dengan Tukin didasari dari Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Dalam upaya mendapatkan tunjangan tersebut, 21 orang tersebut membuat surat pernyataan yang ditandatangani atas materai 6000 yang menegaskan tidak menerima tunjangan struktural/tunjangan kinerja dari Pemerintah Aceh sejak Januari – Desember 2015. Perbuatan tersebut merupakan suatu indikasi tindak pidana korupsi dan telah memenuhi unsur sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 j.o UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan suap yang dilakukan oleh oknum staf KIP Aceh Barat yang diterima oleh oknum Sekretaris KIP Aceh sebagai upaya pengurusan administrasi mutasi oknum staf KIP Aceh Barat ke KIP Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan dokumen yang ditemukan oleh MaTA, mantan oknum staf KIP Aceh Barat SH pernah memberikan sejumlah uang kepada oknum Sekretaris KIP Aceh sebagai bentuk kompensasi untuk proses mutasi. Uang tersebut diberikan dengan cara di transfer ke rekening BNI.

Oknum Sekretaris KIP Aceh meminta uang tersebut untuk oleh-oleh yang akan diberikan kepada KPU RI dengan tujuan memperlancar proses mutasi mantan staf KIP Aceh Barat. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum Sekretaris KIP Aceh dan juga oknum staf KIP Kota Banda Aceh, merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 5, pasal 12 dan pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 j.o UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.