[SIARAN PERS] Bongkar Prilaku Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Aceh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh cukup banyak mendapati temuan terhadap belanja perjalanan dinas Pemerintah Aceh pada tahun Anggaran 2014. Temuan-temuan dalam audit BPK tersebut seperti kelebihan bayar atas perjalanan dinas, bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukti perjalanan dinas fiktif serta perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan surat tugas.

Sebagai catatan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran perjalanan dinas pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 344.501.733.396,- dengan realisasi sebesar 72,90% atau sebesar 251.158.626.428,-. Dari total realisasi tersebut dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 152,5 Milyar, perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 94,5 Milyar dan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 3,9 Milyar.

IMG_8072

Dari nilai realisasi tersebut, berdasarkan hasil audit BPK mendapati temuan-temuan sebagai berikut:
a. Kelebihan pembayaran atas tiket Garuda Indonesia yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.310.305.365,29

Hasil pemeriksaan BPK atas tiket penerbangan diketahui terdapat perbedaan antara harga tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan dengan harga pada data manifest Garuda Indonesia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut didapati kelebihan pembayaran sebesar 1,3 Milyar karena harga tiket yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari harga tiket yang seharusnya dibayar.

Atas kelebihan tersebut sebesar Rp 1.088.449.246,85 telah disetor kembali ke kas daerah oleh beberapa SKPA dan masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp 222.566.554,44 (Terdapat kelebihan setor pada 3 SKPA dan telah dikembalikan)

b. Bukti tiket perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan data manifest Garuda Indonesia sebesar Rp 278.484.734,-

Terdapat 145 tiket perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan berbeda dengan data yang terdapat pada manifes Garuda Indonesia atau terdapat perbedaan nama, rute dan jadwal penerbangan dengan nilai basic fare (harga tiket sebelum pajak dan tambahan biaya lainnya) dari tiket yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 278,4 juta. Kondisi ini mengindikasikan pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan maskapai lain selain Garuda Indonesia. Sampai dengan 4 Juni 2015, pegawai yang bersangkutan tidak melakukan konfirmasi ke tim Pemeriksa BPK.

Atas permasalahan tersebut BPK mencatat telah dilakukan penyetoran sebesar Rp 4.955.000,- yang merupakan nilai basic fare dari tiket yang dipertanggungjawabkan dan bukan sebesar nilai total lost. Walaupun seharusnya nilai yang wajib disetor sebesar nilai total lost, akan tetapi BPK sendiri pada saat pemeriksaan tidak mendapatkan data pendukung lainnya atas perjalanan dinas tersebut.

c. Tiket perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak terdapat dalam manifest Garuda Indonesia sebesar Rp 333.094.427,-

Terdapat 162 tiket yang tidak terdaftar pada maskapai penerbangan atau berindikasi tiket fiktif, minimal sebesar Rp 333 juta. Tiket-tiket tersebut ditagih kepada Bendahara pengeluaran SKPA. Sampai 4 Juni 2015, pegawai-pegawai tersebut tidak melakukan konfirmasi kepada tim pemeriksa BPK.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp. 420.000,- yang merupakan nilai basic fare dari tiket yang dipertanggungjawabkan. Walaupun seharusnya nilai yang wajib disetor sebesar nilai total lost, akan tetapi BPK sendiri pada saat pemeriksaan tidak mendapatkan data pendukung lainnya atas perjalanan dinas tersebut, sehingga kerugian minimal sebesar basic fare dari tiket yang dipertanggungjawabkan.

d. Bukti Tiket yang dipertanggungjawabkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebesar Rp 67.790.800,-

Dalam Hasil audit BPK berdasarkan keterangan dari Bendahara SKPA dan PPTK kegiatan terkait, diketahui terdapat perjalanan dinas yang menggunakan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia, diantaranya Maskapai Lion Air, Batik Air, City Link dan angkutan darat (BUS) tetapi dipertanggungjawabkan menggunakan tiket Garuda Indonesia. Khusus perjalanan dengan BUS, seluruh harga tiket yang dipertanggungjawabkan dikembalikan ke kas daerah karena tidak diyakini kebenarannya. Dari pemeriksaan dan verifikasi dokumen didapati kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp. 67, 7 Juta.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, diantaranya sebesar Rp 52.155.900,- telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dari beberapa SKPA serta masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp. 15.634.900,-

e. Perjalanan dinas ataupun pertanggungjawaban tiket fiktif sebesar Rp. 1.023.645.401,-

Dalam Hasil audit BPK berdasarkan hasil konfirmasi pada pegawai yang bersangkutan maupun Bendahara Pengeluaran serta PPTK terkait tiket yang berbeda dengan manifes dan tiket yang tidak terdaftar pada manifes diketahui bahwa tiket tersebut fiktif. Terhadap permasalahan ini, maka diberlakukan perhitungan atas semua komponen biaya perjalanan dinas (total lost) yang terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya representative dan biaya penginapan. Atas biaya yang sudah dikeluarkan atas pertanggungjawaban fiktif tersebut untuk dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 1,023 Milyar.

Atas permasalahan tersebut diantaranya sebesar Rp 999.517.000,99 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dari beberapa SKPA dan masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp 44.149.200,01

f. Perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan surat tugas sebesar Rp 76.591.920,-

Dalam Hasil audit BPK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pegawai yang bersangkutan maupun Bendahara Pengeluaran serta PPTK terkait diketahui terdapat perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat Tugas. Diantaranya ada yang berangkat terlambat atau kembali lebih cepat bahkan ada yang disela-sela melakukan perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas ke daerah lain. Dari permasalahan ini BPK menemukan selisih lebih bayar sebesar Rp 76,5 Juta. Atas kelebihan bayar ini diantaranya sebesar Rp 61.711.920,- telah disetorkan ke Kas Daerah dari beberapa SKPA dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 14.880.000,-.

Dari temuan tersebut, BPK mengindikasikan kerugian Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas minimal sebesar Rp 3.089.912.647,29. Dari total indikasi kerugian tersebut, telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar 2.207.209.067,84, (termasuk kelebihan pengembalian sebesar Rp 20.731.236,-) sehingga masih terdapat sisa minimal yang masih harus disetorkan sebesar Rp 903.434.815,45.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Mendesak kepada Pemerintah Aceh untuk memperketat perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh. Dari temuan audit tersebut terlihat jelas bahwa cukup longgar pengawasan dan pengendalian keuangan di SKPA terkait perjalanan dinas. Bahkan pegawai bisa memanipulasi laporan perjalanan dinas untuk keuntungan pribadi. Kita patut menduga ada permainan antara Bendahara pengeluaran dan pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas “bermasalah” tersebut.

2. Mendesak Pemerintah Aceh untuk memangkas biaya perjalanan dinas bagi SKPA-SKPA yang “bermasalah” tersebut dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2016. Ini salah satu bentuk sanksi yang menurut kami harus di terapkan. Disamping itu, alokasi untuk Belanja perjalanan dinas pemerintah Aceh masih cukup besar. Di tahun 2014 lalu bahkan mencapai 2,58 % dari Total APBA 2014. Angka ini harus di tekan seminimal mungkin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh TA 2016.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI tersebut yang telah merugikan keuangan daerah. Proses ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa penyalahgunaan uang Negara/ daerah bahkan satu rupiah pun harus dimintai pertanggungjawabannya serta mendapat hukuman yang setimpal. Karena pengembalian kerugian Negara/ daerah, tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana.

Banda Aceh, Rabu 2 September 2015
Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

HAFIDH
Koordinator Bidang
Advokasi dan Kebijakan Publik