[SIARAN PERS] Gubernur Harus Segera Copot Raihanah

GUBERNUR HARUS SEGERA COPOT RAIHANAH

*MaTA:  Ada Upaya Kejati Aceh Melindungi Tersangka

Menanggapi pelantikan Dr Raihanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan yang semangat pemberantasan korupsi. Berdasarkan catatan MaTA, Dr Raihanah merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Pasi Peukan Baro, Pidie. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2007 yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Menurut MaTA, pelantikan Dr Raihanah membuktikan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tidak pro terhadap gerakan antikorupsi. Seharusnya, Gubernur Aceh mendorong Kejati Aceh untuk mempercepat proses pengusutan kasus yang melibatkan Dr Raihana, bukan malah memberi posisi jabatan di jajaran pemerintah Aceh. Secara tidak langsung, pelantikan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada tersangka kasus korupsi dan ini sangat memalukan.

Berdasarkan catatan MaTA, Dr Raihanah sebelumnya merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, tapi kemudian atas kebijakan Gebernur Aceh Dr Raihanah digantikan oleh Ir Diauddin. Pertanyaannya, kalau memang Dr Raihanah memiliki track record yang bagus, kenapa pada saat jabatan sebelumnya di copot? Patut diduga, pelantikan kembali Dr Raihanah sebagai Kepala Dinas adanya konfilk kepentingan yang itu “perlu dijaga”

Selain itu, pelantikan ini justru menjadi catatan hitam diakhir masa pemerintahan Gubernur Aceh. Seharusnya, Gubernur Aceh sebelum berakhir masa jabatan, hendaknya memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan malah memasukkan tersangka dalam jabatan struktural pemerintahan.  Dari catatan kami, Selain Dr Raihanah yang terlibat dalam kasus korupsi menjadi Kepala Dinas, ada juga Dr H Armiadi Musa yang juga tersangka korupsi menjadi Kepala Baitul Mall di Aceh. Dr H Armiadi Musa  sendiri ditetapkan tersangka oleh Kejari Jantho pada tahun 2013 atas kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011. Menurut kami, Aceh akan sangat malu terhadap orang luar ketika kebijakan Gubernur menempatkan tersangka korupsi untuk menduduki posisi penting mengelola kepentingan rakyat dan Gubernur lupa Aceh menerapkan hukum Syariat Islam.

Terkait hal tersebut, MaTA mendesak Gubernur Aceh segera mencopot Dr Raihanah dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh dan juga Dr H Armiadi Musa Kepala Baitul Mall di Aceh. Kebijakan ini bukan hanya untuk memberi rasa keadilan terhadap masyarakat, juga menjadi bagian dalam gerakan pemberantasan korupsi. Kalau dua orang tersebut tidak dicopot dari jabatannya, MaTA akan menyampaikan kepada publik di Aceh kalau Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bukan orang yang tepat untuk diajak dari gerakan antikorupsi di Aceh.

Tuntaskan Kasus Korupsi

Kasus yang melibatkan Dr Raihanah terjadi pada tahun 2007 yang hingga kini belum dituntaskan oleh Kejati Aceh. Kuat dugaan kasus ini sengaja dilindungi karena tersangka memiliki kekuasaan. Catatan MaTA, trendnya pengusutan kasus korupsi terhadap oknum yang memiliki kekuasaan dan jabatan, kasusnya sering terkatung-katung. Namun begitu oknum yang bersangkutan tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, kasusnya langsung diproses kembali oleh penyidik. Fenomena pengusutan kasus semacam ini sudah terbaca secara umum oleh publik, sehingga wajar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejati menjadi lemah.

Pengusutan kasus yang melibatkan Raihanah belum mampu juga diselesaikan meskipun telah berganti pucuk pimpinan Kejati Aceh. Kalau memang Kejati Aceh tidak mampu mengusut kasus tersebut, kenapa tidak meminta supervisi ke KPK. Begitu juga dengan kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011 yang sudah bertahun-tahun tidak ada kepastian hukum dan label tersangka hingga sampai saat ini masih disematkan pada Dr H Armiadi Musa.[]

 

Banda Aceh, 28 Juni 2016

Badan Pekerja

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

 

dto

 

BAIHAQI

Koordinator Bidang Monitoring Peradilan