[Siaran Pers] KINERJA AUDIT BPKP ACEH LAMBAN

KINERJA AUDIT BPKP ACEH LAMBAN
MaTA dan ICW Lapor Ke BPKP Pusat

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh ke BPKP Pusat. Hal ini dilakukan karena kinerja audit dalam kurun waktu 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh terhadap perkara tindak pidana korupsi terkesan lamban bahkan mengulur-ngulur waktu.

Laporan MaTA dan ICW disampaikan langsung kepada Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo pada 20 Oktober silam. Dalam laporan tersebut, MaTA dan ICW meminta klarifikasi dan juga mendesak BPKP Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BPKP Perwakilan Aceh khusus yang berkaitan dengan audit perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan monitoring MaTA dalam kurun waktu tahun 2014, terdapat 10 kasus indikasi tindak pidana korupsi yang masih menunggu keluar hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Jika dilihat, kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berpotensi melibatkan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Sesuai dengan catatan MaTA di tahun 2013, terdapat perkara korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Cut Meutia Aceh Utara tahun 2012 yang divonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh beralasan bahwa dalam perkara ini karena tidak ada hasil audit yang memperkuat potensi kerugian Negara.

Padahal, jika dilihat dari versi Jaksa, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp. 3,4 miliar dari total anggaran Rp. 25 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012. Tentunya ini menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Aceh.

Selain itu, berdasarkan pantauan MaTA selama ini sering terjadi miskoordinasi antara penyidik dengan auditor BPKP Perwakilan Aceh. Penyidik mengakui semua data-data yang dibutuhkan oleh auditor sudah diserahkan sementara pihak auditor beralasan data-data yang diberikan belum lengkap, padahal gelar perkara terhadap kasus tersebut sudah beberapa kali dilakukan.

Disamping itu, selama ini MaTA juga sering mendapatkan laporan dari penyidik, baik ditingkat kepolisian maupun kejaksaan terhadap lambannya proses audit. Penyidik menngakui ini merupakan kendala dalam percepatan pengungkapan tindak pidana korupsi di Aceh. Oleh karena itu, MaTA berharap dengan laporan ini dapat memperbaiki kinerja audit BPKP Perwakilan Aceh.

Banda Aceh, 03 November 2014

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan
+62852 6064 1986

No Nama Perkara Tahun Terjadi Tahun di Tangani Institusi yang Menangani Jlh Tersangka Ket
1 Indikasi korupsi pada proyek pengadaan hand tracktor pada Dinas Pertanian Aceh 2013 2014 Polresta Banda Aceh Belum ada tersangka Belum ada hasil audit
2 Indikasi korupsi pada pengadaan bibit kakau pada Dinas Perkebunan Aceh Tenggara 2012 2014 Kejari Belum ada tersangka Belum ada hasil audit
3 Indikasi korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Teuku Peukan Bada Aceh Barat Daya 2013 2014 Kejari 2 orang tersangka Belum ada hasil audit
4 Indikasi korupsi pada bantuan Gapoktan Aceh Tenggara 2012 2013 Polres 1 orang tersangka Belum ada hasil audit
5 Indikasi korupsi pada pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di desa Pange Rayeuk Aceh Utara 2010 2014 Kejari 2 orang tersangka Belum ada hasil audit
6 Penggunaan dana hibah dari APBK Aceh Utara kepada Sanggar Seni Cut Meutia 2009 2013 Kejari 5 orang tersangka Belum ada hasil audit
7 Indikasi korupsi pinjaman Aceh Utara pada Bank BPD Lhokseumawe sebesar Rp. 7,5 M 2009 2014 Kejati Aceh 1 orang tersangka Belum ada hasil audit
8 Bantuan Dana Mesjid Bener Meriah 2013 2014 Kejari 1 orang tersangka Belum ada hasil audit
9 Indikasi korupsi pada penyaluran beras untuk masyarakat miskin di kecamatan Peudada – Bireuen 2014 2014 Kejari 1 orang tersangka Belum ada hasil audit
10 Indikasi korupsi program dana PER bersumber dari APBK Lhokseumawe 2003 – 2004 2013 Kejari 1 orang tersangka Belum ada hasil audit