[Siaran Pers] KPK DAN BPK HARUS SELIDIKI DUGAAN KORUPSI DANA BENCANA DI PEMERINTAHAN ACEH!

Pernyataan Pers Bersama

KPK DAN BPK HARUS SELIDIKI DUGAAN KORUPSI
DANA BENCANA DI PEMERINTAHAN ACEH!

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Aceh pada tahun 2012. Salah satu temuan yang menarik adalah dugaan penyimpangan dana penanggulangan bencana Alam yang alokasinya dikelola Dinas Pengairan Aceh. Dari alokasi sebesar Rp 150 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp 96,47 miliar. Dari dana yang telah direalisasikan terdapat temuan kemahalan harga sebesar Rp 5,5 miliar dan kekurangan volume sebesar 35,6 miliar.

Menurut audit BPK Provinsi, temuan kerugian daerah tersebut diakibatkan karena penyelenggara negara tidak hati-hati, melampaui kewenangannya, dan menyalahgunakan kewenangan.

Dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pengairan Aceh ternyata bukan yang pertama, pada tahun 2010 – berdasarkan audit BPK tahun 2011- juga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek yang dikelola oleh Dinas Pengairan. Dinas Pengairan Aceh merealisasikan 54 proyek senilai Rp 251 miliar untuk Proyek Pekerjaan penanganan Darurat. Temuan BPK juga sangat fantastis, lingkup pekerjaan 54 paket pekerjaan tidak sesuai masa tanggap darurat, 11 paket sebesar Rp 45,9 miliar tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pembayaran terhadap paket pekerjaan senilai Rp 12,4 miliar dianggap tidak memiliki izin prinsip dari Gubernur dan kelebihan membayar sebesar Rp 2,8 miliar.

Atas dasar audit BPK tersebut, Pemerintah Aceh menolak pembayaran kepada pihak swasta. Hal ini berdampak pada munculnya sejumlah gugatan perdata yang diajukan oleh pihak swasta kepada pihak pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh . Terkait hal ini, dalam pantauan MATA Aceh terdapat 48 gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 2014. Dari 16 kasus yang telah diputus, paling tidak pemerintah Aceh harus membayar ganti rugi dan sejumlah bunga sebesar Rp 246, 6 Miliar. Tidak ada satu pun gugatan pihak swasta yang ditolak oleh Hakim. Muncul kekhawatiran hakim bertindak subjektif dan bukan tidak mungkin ada dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka kami meminta
1. BPK Perwakilan Aceh
Melakukan Audit Investigatif terhadap sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Dinas Pengairan Pemerintahan Aceh.
2. KPK
Melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan dana bencana di Pemerintahan Aceh.
3. Komisi Yudisial
– Melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili perkara perdata yang memenangkan pihak swasta dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah.
– Segera melakukan pengawasan terhadap proses banding dan kasasi terhadap perkara perdata yang diajukan oleh pihak swasta ini.
4. Kejaksaan Tinggi Aceh
Selaku Pengacara Negara untuk tidak lepas tangan dalam perkara ini. Setidaknya institusi ini dapat melakukan tindakan pencegahan kebocoran anggaran atau kerugian daerah. Mendalami semua temuan audit BPK dalam perkara ini.
5. Pemerintah Aceh
Menolak pembayaran dengan penggunaan dana negara (APBD/APBN) terhadap pihak swasta dan melakukan upaya hukum atas putusan yang tidak menguntungkan.

Banda Aceh, 31 Oktober 2014
Koalisi NGO HAM – Mata – LBH Banda Aceh – ICW

Contact person:
Alfian (Mata) 0812 6956622
Mustiqal Syahputra (LBH Banda Aceh) 0852 601 92443
Zulfikar Muhammad (Koalisi NGO HAM) 08126960181
Emerson Yuntho (ICW) 0813 899 79760

Berita sebelumnya terkait pernyataan di atas:

Tiga SKPA akan Dilaporkan ke KPK
Dugaan Politik Korup Lewat “Hamba Hukum”
Proyek Tanggap Darurat: “Gugat Saya, Laba Dibagi Sama”