[SIARAN PERS] MaTA Desak JPU Kejati Aceh Jalankan Perintah Hakim

JPU Takut dalam Mendakwa Hukuman

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk menindaklanjuti perintah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam sidang terakhir kasus Kas Bon Aceh Tenggara. Dalam sidang kasus tersebut, hakim meminta kepada JPU untuk memeriksa Hasanuddin Darjo Cs.

Menurut MaTA, penting bagi JPU untuk menindaklanjuti perintah hakim atas putusan tersebut agar oknum lain yang terindikasi terlibat dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga adanya rasa keadilan. Disisi lain, perintah hakim ini merupakan jawaban atas ketidakmampuan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh

Berdasarkan monitoring MaTA, perintah hakim ini dalam putusan kasus bukanlah yang pertama, akan tetapi sebelumnya juga telah ada perintah-perintah lainnya dalan putusan-putusan kasus yang lain, seperti dalam putusan kasus pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada 2011 – 2013 Aceh Singkil dalam putusan atas nama terpidana Keumala Sari dan Irma Suryani, dimana dalam putusan kasus tersebut terdapat beberapa nama pejabat teras di Aceh Singkil yang ikut terlibat aktif dalam perkara korupsi tersebut yang disebutkan oleh hakim.

Selain itu, dalam kasus pinjaman Aceh Utara pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp. 7,5 M. Dalam putusan atas nama terpidana Melodi Thaher tersebut, hasil putusan kasus tersebut juga menyebutkan beberapa nama pejabat teras di Aceh Utara yang juga terlibat aktif dalam kasus tersebut. Ini tercantum dalam amar putusan kasus pidana tersebut.

Terkait dengan kasus Kas Bon Aceh Tenggara, MaTA akan secara konsisten mengawal perintah hakim atas perkara tersebut. Berdasarkan catatan MaTA, hanya baru satu rekomendasi hakim atas kasus korupsi yang dijalankan oleh JPU yakni kasus korupsi Dana Bantuan Beasiswa untuk Jalur Pengembangan Daerah (JPD) dan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Gurdacil) Unsyiah atas nama terpidana Darni M. Daud dan M. Yusuf Aziz serta Mukhlis.

Putusan Ringan
Di samping itu, terhadap putusan kasus Kas Bon Aceh Tenggara ini MaTA menilai putusan ini sangat ringan. Berdasarkan catatan MaTA, ini bukanlah yang pertama terjadi dalam putusan-putusan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor Banda Aceh. Di satu sisi, rendahnya putusan perkara tindak pidana korupsi diakibatkan oleh “ketakutan” JPU dalam mendakwa hukuman penjara terhadap terdakwa. Di sisi yang lain, hakim juga tidak menyertakan semangat pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi.[]

Banda Aceh, 11 November 2015

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

S A R I Y U L I S
Peniliti Hukum MaTA