[Siaran Pers] Pemerintah Aceh Utara dilapor ke KIA

Pemerintah Aceh Utara di Lapor ke KIA

Tak Berikan Informasi Publik

Baihaqi_KoordinatorKelompok perempuan di Matang Kuli Aceh Utara akan melaporkan Pemerintah Aceh Utara ke Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh. Pelaporan ini dilakukan karena permintaan informasi publik oleh kelompok ini tidak ditanggapi oleh pemerintah di Aceh Utara. Dalam pelaporan ini nantinya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) akan ikut serta mendampingi sehingga masyarakat khususnya kelompok perempuan akan memahami alur pelaporan yang mesti dilalui.

Menurut MaTA, ini adalah sebuah prestasi maju di Aceh Utara, artinya kelompok perempuan sudah mulai memahami langkah apa yang harus ditempuh bila informasi yang diminta tidak diberikan oleh pemerintah. Disisi lain, MaTA juga melihat bahwa dengan pelaporan ini mencerminkan pemerintah Aceh Utara masih kurang memahami tentang keterbukaan informasi. Padahal ini sudah diatur secara khusus melalui Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa informasi yang diminta adalah jumlah perusahaan sawit yang sedang beroperasi di Aceh Utara, hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh dinas teknis terkait perusahaan-perusahaan sawit di Aceh Utara. Menurut kelompok perempuan Matang Kuli, informasi ini penting bagi mereka. Disamping akan dijadikan sebagai bahan kajian, juga akan melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan terlebih saat ini pemerintah Aceh Utara sedang memberlakukan moratorium sawit.

Informasi lain yang diminta adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita (MPT). Meskipun perusahaan ini tidak beroperasi di wilayah Matang Kuli, tapi kelompok perempuan ini menduga banjir yang kerap terjadi di Matang Kuli dan sekitarnya disebabkan oleh perusahaan ini. Terlebih Bupati Aceh Utara sudah beberapa kali meminta agar izin PT MPT ini di evaluasi karena diduga kuat telah merusak hutan yang mengakibatkan banjir.

Amdal tersebut nantinya juga akan dijadikan sebagai bahan kajian oleh kelompok perempuan ini. Tentu, kajian ini nantinya tidak dilakukan sendiri, tapi akan melibatkan para pihak yang lain. Menurut MaTA, apa yang akan dilakukan oleh kelompok perempuan di Matang Kuli sejalan dengan keinginan pemerintah Aceh Utara untuk melakukan evaluasi PT MPT dan juga moratorium sawit. Jadi, kenapa harus ditutup-tutupi permintaan informasi ini? Apa masyarakat tidak berhak berpartisipasi dalam pembangunan?

Ini harus menjadi perhatian serius bagi Bupati Aceh Utara. Disatu sisi Pemerintah Aceh Utara mulai berkomitmen menjaga lingkungan tapi disisi lain mengenyampingkan keterbukaan informasi. Menurut MaTA, komitmen pemerintah ini tidak akan terlaksana tanpa adanya partisipasi masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya partisipasi, pemerintah harus benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik.

Belum ada DIP
Disisi lain, MaTA juga menyayangkan komitmen pemerintah untuk terkait transparansi informasi. Hingga saat ini, Pemerintah Aceh Utara belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP). Hal ini berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara kepada salah satu kelompok perempuan yang meminta DIP Aceh Utara. Ini aneh sebenarnya, UU Keterbukaan Informasi Publik sudah 7 tahun berlaku, tapi DIP yang merupakan dokumen paling sederhana saja belum dimiliki.

MaTA meminta, Bupati Aceh Utara jangan menutup mata terkait hal ini dan harus sesegera mungkin mengevaluasi keterbukaan informasi publik diwilayah kepemimpinannya. Jangan sampai berprestasi disatu sisi tapi unprestasi disisi yang lain. Kalau memang pemerintah Aceh Utara tidak “aneh-aneh” kenapa harus takut untuk terbuka.

Lhokseumawe, 08 Juni 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik