SIARAN PERS: Pengadilan Tipikor Harus Tunjukkan Citra Sebagai Penegak Hukum

MEMORI KASASI KASUS DASNI YUZAR BELUM DIKIRIM KE MAHKAMAH AGUNG

MaTA : Pengadilan Tipikor Harus Tunjukkan Citra Sebagai Penegak Hukum

Banda Aceh — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk segera mengirimkan memori kasasi kasus Yaysan Cakradonya Lhokseumawe ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini penting segera untuk dilaksanakan agar kasus yang melibatkan Dasni Yuzar, Sekda Lhokseumawe, segera mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan catatan MaTA, kasus tersebut divonis bebas oleh pengadilan Tipikor Banda Aceh pada 19 Juni silam. Dalam persidangan tersebut, meskipun terjadi disenting opinion, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan ketiga terdakwa dalam kasus tersebut diputuskan tidak bersalah.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan kasasi ke MA. Berdasarkan penelusuran MaTA, memori kasasi kasus tersebut telah dikirimkan oleh JPU ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh, namun Pengadilan Tipikor hingga kini belum menyampaikannya ke MA.

Menurut MaTA, belum dikirimkannya memori kasasi ini ke MA membuktikan Pengadilan Tipikor Banda Aceh berupaya memperlambat putusan tetap kasus tersebut. Di samping itu, MaTA mensinyalir Pengadilan Tipikor telah membangun “deal-deal” dengan terdakwa. Hal ini bertujuan agar jabatan Sekda Lhokseumawe tetap bisa dijabat oleh Dasni Yuzar sebelum ada kekuatan hukum tetap terkait kasus tersebut.

MaTA berharap Pengadilan Tipikor Banda Aceh harus menunjukkan citranya sebagai penegak hukum, bukan malah melindungi para aktor yang terlibat. Ini penting, di samping sebagai pembelajaran tentang proses penegakan hukum juga akan memperbaiki paradigma masyarakat terhadap hukum yang kini mulai dipandang sebelah mata.

Kasus Yayasan Cakradonya ini salah satu contoh, dan MaTA mensinyalir banyak kasus lainnya yang diperlakukan sama oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Untuk itu, penting masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemantauan peradilan di Aceh. Hal ini bertujuan agar proses hukum terhadap suatu kasus tidak ada upaya untuk diperlambat oleh aparat penegak hukum.

Banda Aceh, 17 September 2015
Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Monitoring Peradilan dan Antikorupsi