[Siaran Pers] PENGUNGKAPAN KASUS PINJAMAN ACEH UTARA 7,5 M HARUS MENYELURUH

PENGUNGKAPAN KASUS PINJAMAN ACEH UTARA 7,5 M HARUS MENYELURUH
*MaTA : Kejati Aceh Harus Menelusuri Aliran Dana

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar pengungkapan kasus indikasi korupsi pada pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 7,5 Milyar harus secara menyeluruh. Kasus indikasi korupsi ini pertama kali dilaporkan oleh MaTA pada 04 Desember 2012 dan laporan kedua disampaikan pada 29 Januari 2014 kepada Kejati Aceh yang pada saat itu diterima oleh Kepala Kejati Aceh dan jajarannya.

Dalam laporan tersebut, MaTA melaporkan 7 oknum yang ikut terlibat termasuk oknum Bupati Aceh Utara saat ini yang merupakan mantan staf ahli Bupati Aceh Utara periode sebelumnya. Akan tetapi, hingga saat ini Kejati Aceh baru menetapkan 2 orang tersangka. Ini Aneh, karena berdasarkan catatan MaTA ada oknum lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Oleh karena itu, MaTA juga mendesak Kejati Aceh untuk menelusuri seluruh aliran dana dari hasil kejahatan tersebut. Ini penting, sehingga pengungkapan kasusnya tidak setengah-setengah.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah MaTA sampaikan kepada Kejati Aceh, terdapat 2 oknum mantan DPRK Aceh Utara periode 2009-2014, 1 orang oknum pimpinan Bank BPD Aceh cabang Lhokseumawe pada saat itu, 1 orang mantan staf Ahli Bupati Aceh Utara periode sebelumnya, 1 orang oknum kolega Ilyas A Hamid, dan dua oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Aceh yang ikut menerima dana pinjaman ini.

Dalam pengungkapan kasus ini, MaTA tetap konsisten akan memantau setiap perkembangannya. Kalau nantinya pengungkapan ini tidak secara menyeluruh, MaTA akan meminta kepada KPK untuk mensupervisi kasus ini dan juga melaporkan oknum Kejati Aceh ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Di samping itu, MaTA juga berharap kepada masyarakat di Aceh untuk ikut terlibat dalam pemantauan pengungkapan kasus ini, sehingga diharapkan dapat menjerat semua oknum yang ikut menikmati aliran dana ini.

Terkait dengan penetapan Ilyas A Hamid, MaTA menilai jaksa sudah layak menjerat mantan Bupati Aceh Utara tersebut dengan hukuman mati. Pasalnya, sesuai catatan MaTA yang bersangkutan telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Maksud keadaan tertentu disini adalah salah satunya pengulangan tindak pidana korupsi.

Banda Aceh, 06 November 2014

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan
Mobile : +62852 6064 1986