[SIARAN PERS] Pinjaman Pada KfW Jerman Akan Jadi Hutang Masyarakat Aceh

*MaTA Surati KPK untuk Menelaah Perjanjian Pinjaman

BANDA ACEH — Sejak bergulirnya wacana peminjaman luar negeri kepada KfW Jerman oleh Pemerintah Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah menyampaikan penolakan tegas untuk rencana tersebut. Bahkan, MaTA secara khusus mengundang berbagai pihak pada tanggal 23 Mei 2016 untuk mendiskusikan hal tersebut. Diantaranya yang hadir Kepala Bappeda Aceh, Anggota DPRA, Akademisi dan kalangan LSM. Dalam diskusi tersebut semua pada berujung pada satu kesimpulan yaitu, pemerintah Aceh harus membatalkan peminjaman luar negeri tersebut.

Beberapa hal penting yang menjadi catatan kita saat itu sehingga menguatkan alasan peminjaman dari KfW Jerman tersebut harus dibatalkan. Pertama; kapasitas APBA masih memadai untuk melakukan pembangunan rumah sakit regional. Anggaran Aceh (APBA) merupakan salah satu APBD Provinsi yang cukup memadai, akibat adanya TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2027. Setelah itu, Aceh kembali tanpa Dana Otsus. Pinjaman yang akan kita peroleh tahun 2016/ 2017, dengan masa waktu 15 tahun dan masa tenggang 5 tahun, kita mulai membayarkan baik cicilan pokok maupun bunga mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2036. Artinya ketika  dana otsus berkurang menjadi 1 % (tahun 2023) bahkan tahun 2027 menjadi 0% kita masih tetap melunasi pinjaman. Dengan kata lain, kita meminjam (berhutang) ketika kapasitas APBA cukup kuat, dan wajib kita bayar kembali ketika kapasitas APBA melemah, atau lebih tepatnya meminjam dikala kaya dan membayar dikala miskin.

Kedua; peminjaman dilakukan dengan mata uang asing, bukan dalam bentuk rupiah. Dari surat menyurat Gubernur Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta surat dari Kementrian Keuangan diketahui bahwa peminjaman akan dilakukan dengan mata uang Euro. Hal ini menjadi catatan khusus, mengingat peminjaman Pemerintah Aceh kepada KfW Jerman menggunakan kurs mata uang asing (Euro), dimana diketahui kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat fluktuatif. Jika sedikit saja goncangan ekonomi dan politik yang mengakibatkan rupiah anjlok, sudah pasti akan berdampak buruk bagi Aceh yang harus membayarkan cicilan pokok maupun bunga pinjaman dengan menggunakan kurs mata uang asing.

Ketiga; pinjaman dana untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh termasuk dalam ruang lingkup “keuangan Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :“Ruang lingkup Keuangan Aceh meliputi : a. hak Aceh untuk memungut pajak Aceh, retribusi Aceh dan zakat serta dapat memperoleh pinjaman. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Qanun Aceh tersebut mengatur (1) Keuangan Aceh dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Keislaman. Dari dokumen yang kita peroleh diketahui bahwa peminjaman kepada KfW Jerman ini dikenakan bunga sebesar 2,5% sampai 2,9% per tahun. Sehubungan dengan ketentuan Qanun Aceh tersebut, perlu kita pertimbangkan apakah transaksi pinjaman dengan tingkat suku bunga yang ditentukan lebih dahulu ini, tidak bertentangan dengan prinsip Keislaman yang diharuskan dalam pengelolaan keuangan Aceh. Untuk ini, pendapat dari MPU dan ahli Syari’at Islam layak diminta;

Keempat; terkait pinjaman pemerintah Aceh pada KfW Jerman, MaTA sendiri sudah menyurati KPK untuk menelaah perjanjian pinjaman tersebut. Dalam surat dengan nomor 100/B/MaTA/X/2016, MaTA meminta kepada KPK untuk segera memberi catatan terhadap pinjaman dan juga pemantauan secara khusus. Menurut MaTA, dalam pinjaman tersebut kuat dugaan terjadi manajemen fee yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. MaTA juga menilai bahwa pinjaman tersebut terlalu di paksa oleh Pemerintah Aceh. Padahal, anggaran yang ada saat ini cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain itu, pinjaman ini nantinya akan membeban masyarakat Aceh dalam jangka panjang untuk membayar pinjaman tersebut. Dengan kata lain, kalau pinjaman ini tidak dibatalkan, masyarakat Aceh akan hidup dalam hutang selama bertahun-tahun.

Maka dari itu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) tetap menolak kebijakan Pemerintah Aceh untuk melakukan pinjaman luar negeri kepada KfW Jerman dan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah Aceh untuk segera membatalkan pinjaman luar negeri dari Kfw tersebut. Hal ini mengingat adanya berbagai pihak yang telah menyampaikan untuk menolak peminjaman tersebut.

2. MaTA menyesalkan sikap 5 Fraksi di DPRA yang menyetujui rencana peminjaman tersebut. Masyarakat Aceh khususnya wajib mencatat siapa saja yang telah “mengikat leher” kita dengan jerat hutang ini.

3. Mendesak MPU untuk mengeluarkan Fatwa terhadap kebijakan Pemerintah Aceh untuk melakukan peminjaman dari KfW Jerman. Dewasa ini, pemerintahan Aceh (Eksekutif dan Legislatif ), sedang sangat serius melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah, termasuk upaya merubah sistem ekonomi menjadi Islami, yang salah satunya dengan melakukan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syari’ah. Sehubungan dengan kebijakan pelaksanaan Syari’at Islam tersebut, juga perlu dipertimbangkan apakah kebijakan Pemerintah Aceh melakukan transaksi pinjaman dengan sistim ribawi ini, tidak bertentangan dengan Syari’at Islam? Untuk ini juga sebaiknya diminta pendapat dari MPU dan ahli2 syari’at  Islam lainnya. Hal ini sangat layak, karena telah diatur dalam Pasal 138, Pasal 139 dan 140 UU Nomor 11 Tahun 2006 ( UUPA ), yaitu sebagai berikut:

Pasal 138 ayat (3): MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.Pasal 139 ayat (1): MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan  terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi; Pasal 140 ayat (1) huruf a,: Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU  mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.[]

Selasa, 25 Oktober 2016

Anggota Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

HAFIDH
Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik