Soal Arun, MaTA: Mengapa Baru Sekarang Pemerintah Aceh Bangun Tidur?

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan Pemerintah Provisi Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, yang baru sekarang “bangun tidur” untuk memprotes kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan aset PT Arun.

“Pemerintah Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara kenapa baru sekarang kecewa dan memboikot aktivitas PT Arun. Selama ini mereka-mereka itu (pengambil kebijakan di Aceh) kemana, apakah selama ini ada insentif dan bisa mengunakan fasilitas kompleks Arun sehingga diam saja,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian dalam pernyataannya yang dikirim kepada ATJEHPOST.co, Jumat, 17 Oktober 2014.

Alfian menyebut seharusnya pemerintah daerah sejak jauh hari lalu bersikap tegas “melawan” Pemerintah Pusat dan Pertamina. Ia menilai jika baru sekarang pemerintah daerah “bersuara lantang” soal aset PT Arun, kesannya hanya tebar pesona.

Menurut catatan MaTA, persoalan tidak transparannya pengelolaan gas dan minyak bumi di Aceh Utara sudah jauh hari disuarakan LSM ini. Rakyat, kata Alfian, sudah lelah menuntut hak, akan tetapi pemerintah di Aceh selalu mengabaikan hal itu ketika masyarakat tertindas.

“MaTA sudah sangat lama menyuarakan ketidaktransparan industri ekstrakif tersebut, kami juga pernah mengorganisir 13 gampong (desa) di lingkungan PT Arun untuk mempertanyankan pengelolaan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan). Saat itu kami minta ketegasan sikap pemerintah kota dan DPRK (Lhokseumawe), tapi malah mereka memanfaatkan gerakan (MaTA) tersebut. Hari ini saat Arun tutup, pemerintah daerah baru terbar pesona,” kata Alfian.

Ia menilai keberadaan ExxonMobil dan PT Arun dalam eksploitasi gas alam dan produksi LNG menjadi kutukan bagi warga lingkungan, bukan kesejahteraan. “Atas dasar itu kita dari dulu membangun gerakan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, menuntut transparansi soal migas dan CSR,” ujarnya.

“Tapi dari dulu pemerintah (daerah) dan pihak perusahaan mencoba ‘menghindar’, tidak pernah mau memperjuangkan tuntutan rakyat. Anehnya saat PT Arun tutup baru ribut,” kata Alfian lagi.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah di Aceh intropeksi diri. “Karena kami tau, mereka selama ini menikmati hasil dari perusahaan tersebut,” ujarnya.

MaTA sangat berharap pemerintah di Aceh serius memihak kepada rakyatnya, “jangan di mulut saja bilang: sayang Aceh, tapi perbuatanya jauh dari perkataan”.

“Pemerintah daerah bisa bayangkan Aceh Utara dan Lhokseumawe memiliki ladang dan pabrik pengelolaan gas, tapi warga lingkungan bertahun-tahun tidak menikmati air bersih. Jujur saja, pola pemerintah di Aceh sekarang membuat publik masih sangat ragu untuk meraih impian Aceh yang sejahtera,” kata Alfian.[Irman I. Pangeran]

Sumber: Atjehpost.co