STKIP Bina Bangsa Harus Cabut Skorsing dan Penuhi Permintaan Mahasiswa

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pemberian sanksi skorsing kepada dua mahasiswa STKIP Bina Bangsa Meulaboh karena karena menuntut keterbukaan informasi merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Sikap tersebut menunjukkan adanya ketidakpahaman pihak STKIP Bina Bangsa Meulaboh terhadap UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di sisi lain, kata Amel Staf Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, pemberian skorsing tersebut merupakan langkah mundur dan “sesat pikir” di saat banyak kampus-kampus lain sedang berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dalam UU tersebut dijelaskan, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dari uraian aturan tersebut, menurut Amel, jelas bahwa STKIP Bina Bangsa Meulaboh merupakan salah satu badan publik. Dan ini mengharuskan agar keterbukaan informasi publik wajib diimplementasikan secara maksimal. Dalam aturan yang sama juga dijelaskan yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelengaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Amel menyebutkan, informasi yang diakses oleh 2 mahasiswa tersebut seperti informasi penggunaan SPP, imikro teaching, PPL dan anggaran praktikum merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. “Jadi tidak ada alasan bagi pihak STKIP Bina Bangsa Meulaboh untuk menutup-nutup informasi tersebut. Justru kalau informasi yang wajib terbuka sengaja ditutup-tutupi akan menimbulkan persepsi lain oleh publik.”

Menurutnya, permintaan informasi yang dilakukan oleh 2 mahasiswa tersebut adalah hal yang wajar dan diatur oleh aturan.

Terkait dengan hal tersebut, MaTA mendesak kepada pihak STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus segera mencabut sanksi skorsing tersebut dan segera memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh 2 mahasiswa tersebut. Selain itu, MaTA juga meminta kepada Pemerintah Aceh Barat untuk mengedukasi pihak STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan Badan Publik lain yang ada di Aceh Barat terkait implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga hal serupa tidak lagi terulang di tempat-tempat yang lain.[]