Sudah Rp 42 T, Manfaat Dana Otsus Aceh Belum Nyata

Sebanyak Rp 42 triliun lebih dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah diterima propinsi Aceh, namun manfaatnya belum dinikmati nyata oleh masyarakatnya. Pemerintah setempat diminta lebih fokus mengelola dana yang akan berakhir tahun 2027 nanti.

Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh bekerja sama radio Djati 103,6 FM pada salah satu cafe di kawasan Lamnyong, Selasa (25/8/15).

Sudah Rp 42 T, Manfaat Dana Otsus Aceh Belum Nyata
Foto diskusi publik @ ist @habadaily.com

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini antara lain. Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim, Rektor Universitas Muhammadiyah, Muharrir Asy’Ari dan Ketua Komisi 1 DPRA, Abdullah Saleh. “Pada awalnya dana otsus yang dikelola propinsi sangat terbatas untuk membangun 6 program yang dibiayai oleh dana otsus,” kata Abubakar Karim, Kepala Bappeda Aceh.

“Untuk sejak tahun 2012 format pembagian dana otsus kini diubah pembagiannya, menjadi 60 persen dikelola propinsi dan 40 persen dikelola oleh kabupaten/kota,” tambahnya.

Enam sektor yang dikelola oleh dana otsus adalah sektor infrastruktur, sektor pemberdayaan ekonomi, sektor pengentasan kemiskinan, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor sosial budaya. Tidak boleh keluar selain enam bidang ini.

Saat ini dana otsus penggunaanya dikelaola dengan perencanaan khusus pula, seperti labeling (penandaan) program. “Jadi ada musrenbang tersendiri untuk program dana otsus sehingga tidak ada tumpang tindih dana di sana. Untuk bidang pendidikan kita prioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan bukan pada pembangunan fisik,” jelas Abubakar.

Senada disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah, Muharrir Asy’Ari. Ia berharap pemeirntah memberi perhatian penuh pada lembaga-lembaga pendidikan swasta, sehingga peningkatan mutu pendidikan bisa lebih menyeluruh dan lapangan kerja pun bisa terbuka lebih baik.

“Kalau lembaga-lembaga swasta mendapat perhatian lebih dari pemerintah tentu ini akan membantu masyarakat termasuk dalam hal lapangan kerja,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut juga berkembang pembicaraan terkait pengawasan penggunaan dana otsus agar tepat sasaran dan bisa melibatkan lembaga-lembaga pengawasan serta lembaga swadaya masyarakat yang ada.

“Kalau bisa kenapa tidak dibentuk satu lembaga khusus untuk mengelola dana otsus, seperti kalau di tingkat nasional ada KPK lembaga penindak korupsi, atau kalau pengalaman di Aceh sebelumnya ada lembaga BRR yang mengelola dana bantuan bencana aceh yang membangun aceh, jadi dengan ada lembaga pengelola khusus ini pemanfaatan dana otsus bisa lebih fokus,” ujar Rachmad Auliya, seorang peserta diskusi berasal dari Yayasan Pemuda Nusantara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRA, Abdullah Saleh, mengakui saat ini pengawasan dana otsus juga sudah dilakukan berlapis oleh parlemen, tidak hanya dari DPR Aceh, bahkan dari lembaga DPR RI pun ada tim pengawasan untuk pemanfaatan dana otsus. [jp]

Sumber : Habadayli.com