Supervisi KPK di Aceh Harus Beriringan dengan Penindakan

*Ada 12 Kasus Besar di Aceh Yang Harus Disupervisi KPK

Menanggapi peringatan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh (Baca KPK Warning Aceh Soal Korupsi), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sangat mendukung langkah tersebut. Ini penting mengingat selama ini masih terjadi berbagai pengelolaan pemerintahan yang inprosedural baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi Pemerintahan di Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Disamping itu, upaya KPK ini harus sepenuhnya didukung oleh Gubernur Aceh dan jangan hanya sebagai pencitraan semata. Ini harus benar-benar direalisasikan dalam setiap program-program dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh. Pada prinsipnya, MaTA melihat apa yang disampaikan oleh KPK kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bukanlah sebagai upaya menakut-nakuti akan tetapi lebih kepada dukungan untuk terciptanya pemerintahan Aceh yang bersih dan bebas dari korupsi.

Upaya supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap Aceh, MaTA berharap ini harus serius dilakukan, mengingat saat ini masih banyak kasus-kasus indikasi korupsi yang macet pengusutannya. Sesuai dengan catatan MaTA, saat ini terdapat 12 kasus indikasi korupsi yang pengungkapannya lamban. Beberapa kasus tersebut, MaTA menduga melibatkan Kepala Daerah, anggota Dewan dan pejabat teras lainnya dilingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 9 huruf b UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang pada intinya menyatakan supervisi dapat dilakukan apabila proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda tanpa ada alasan yang jelas. Ini artinya, 12 kasus besar yang melibatkan penyelenggara Negara tersebut dapat segera diambil alih oleh KPK. Tujuannya agar pengungkapan dapat segera tuntas dan memberi efek jera kepada oknum yang terlibat.

Selain itu, MaTA berharap KPK bukan hanya melakukan pencegahan semata di Aceh namun juga harus beriringan dengan upaya penindakan sehingga cita-cita supremasi hukum dapat terwujud di Aceh. Disamping, dengan adanya upaya penindakan ini akan memberi efek jera kepada oknum yang terlibat dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lainnya. Menurut MaTA, ini penting dilakukan mengingat korupsi yang terjadi di Aceh kian massif dengan berbagai modus.

Berdasarkan temuan MaTA, beberapa modus korupsi yang terjadi di Aceh seperti mark-up, pengelapan dalam jabatan, pemotongan, penyalahgunaan kewenangan, sampai dengan modus illegal corruption dimana jenis tindakan ini bermaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Bahkan MaTA juga menemukan bentuk persengkongkolan kejahatan antar penyelengara negara dengan penegak hukum di Aceh dan praktik ini sudah dilakukan dalam proyek tanggap darurat di Aceh.

Daftar Kasus Macet 

No Nama Kasus Tahun Terjadi Tahun Ditangani Keterangan
1 Kasus dugaan korupsi proyek tanggul Krueng Langsa senilai Rp. 2,8 M yang bersumber dari Dana Otsus tahun 2010. 2010 2012 Kasus tersebut mulai ditangani oleh Kejati Aceh pada 2012 silam, dimana rekanan dan PPTK proyek tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
2 Kasus penggelapan pajak di Kabupaten Bireuen. 2007-2010 2012 Hasil gelar perkara oleh Polda Aceh dengan Kejati Aceh mengangap bahwa kasus ini merupakan persoalan internal yang kemudian harus diselesaikan oleh direktorat pajak.   Namun  hasil koordinasi kami dengan Mabes Polri mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
3 Kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Teungku Peukan bernilai Rp 6,336 miliar lebih bersumber dari APBN 2013. 2013 2014 Sudah ditetapkan dua tersangka namun samapai dengan sekarang ini belum ada perkembangan lanjutannya.
4 Kasus dugaan Korupsi senilai Rp 3,5 M di Sekretariat DPRD Kota Lhokseumawe ke Kejati Aceh. 2008 2011 Baru satu tersangka yang ditetapkan namun sampai dengan sekarang ini belum ada perkembangannya.
5 Kasus dugaan korupsi normalisasi Kuala Gigieng, Aceh Besar senilai Rp 2 M untuk pengerukan 50.000 kubik pasir  dimuara Kuala Gigieng. 2008 2010 Kasus ini di sp3-kan oleh Kejari, padahal sebelumnya sudah ada 3 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
6 Kasus proyek pembangunan Jembatan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat yang didanai Multidonor Fund (MDF) senilai Rp. 3,5 M. 2012 2013 Belum ada kelanjutan apapun dari kasus yang di ini.
7 Kasus indikasi korupsi proyek pengadaan dan pengoperasian Nourth Acheh Air (NAA) di Aceh Utara bersumber dari dana APBK sebesar 4 miliar. 2009 2010 Sampai dengan sekarang tidak ada kelanjutan apapun.
8 Kasus indikasi penyelewengan dana pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Bank Aceh senilai Rp7,5 miliar pada 2009. 2009 2012 Sampai dengan sekarang baru satu tersangka yang ditetapkan.
9 Indikasi Korupsi pada proyek lend clearing, yayasan cakra donya 2010 2014 Sampai dengan sekarang ini kasus tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan, dan tersangka masih menjabat sebagai sekdako Lhokseumawe.
10 Kasus korupsi proyek rehabilitasi tambak dan kanal di Kecamatan Bandar Baru, Pidie 2006 2009 Dr Raihanah sejak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2009 oleh Kejari Pidie yang kemudian dilimpahkan ke Kejati, namun pada tahun 2014 kejati baru membenarkan berita keterlibatannya. Dan sampai sekarang ini belum ada kelanjutan apapun dari kasus ini.
11 Indikasi korupsi pengadaan boat untuk nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, tahun anggaran 2013. 2013 2014 Kasus ini dihentikan penyidikannya karena dianggab tidak terjadinya kerugian keuangan Negara.
12 Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 98 unit hand traktor  pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh 2013 2014 Belum ada perkembangan  dalam kasus ini walupun sebelumnya sudah ada peningkatan ke penyidikan. Namun sampai dengan sekarang ini masih macet.

Banda Aceh, 24 Oktober 2014

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

Sari Yulis
Peneliti MaTA