Tak Berikan Data Boat 40 GT, DKP Aceh Disengketakan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh disengketakan ke Komisi Informasi Aceh (KIA) oleh Koalisi NGO HAM Aceh karena tidak memberikan data pengadaan boat 40 GT tahun anggaran 2013. Sidang perdana sengketa informasi tersebut berlangsung, Kamis (20/11/2014).

Pada sidang itu, dari Koalisi NGO HAM (pemohon) dihadiri oleh Zulfikar Muhammad sementara dari DKP (termohon) dihadiri langsung oleh Kepala DKP Aceh, Diaduddin. Dihadapan majelis hakim, Zulfikar Muhammad menjelaskan, pada 20 Agustus 2014, pihaknya melayangkan surat permintaan informasi ke DKP Aceh Nomor: 3/DE/K-NGO/HAM/VIII/2014 .

Dalam surat itu, Koalisi NGO HAM meminta data terkait dokumen kontrak, PHO, FHO, biaya per-unit serta jumlah bantuan kapal dan jumlah yang sudah siap dikerjakan, serta nama-nama penerima manfaat dan alamat masing-masing penerima. Akan tetapi pihak DKP Aceh mengabaikan surat tersebut hingga batas waktu 10 hari kerja berlalu.

Kemudian Koalisi (pemohon) melayangkan surat keberatan kepada Sekda Aceh dengan Nomor: 01/DE/K-NGO/HAM/IX/2014 tentang keberatan atas sikap DKP yang mengabaikan permintaan informasi publik.

“Ironisnya, Sekda selaku atasan DKP Aceh juga tidak menjawab surat keberatan kami hingga 30 hari kerja sebagaimana diatur oleh Undang-udang Keterbukaan Informasi No. 14 tahun 2008, Pasal 36 ayat (2),” rinci Zulfikar.

Pihak DKP baru mengirimkan surat jawaban ke pemohon melalui surat No. 5234/1777/4/IX/2014 bertanggal 25 September 2014 yang dikirim melalui pos. Surat tersebut baru sampai ke kantor Koalisi pada tanggal 23 Oktober 2014 tepatnya pukul 15: 25 WIB.

“Isi surat tersebut pihak DKP hanya memberikan data harga satuan boat yang mencapai Rp 2.400 juta per unit. Dengan total anggaran Rp 96 miliar. Data detail tidak bisa diberikan karena masih dilakukan audit oleh auditor negara,” jelas Zulfikar.

Sementara, Kepala DKP Aceh, Diauddin mengatakan saat informasi tersebut diminta oleh Koalisi, data tersebut sedang diaudit oleh auditor negara. “Bahkan pihak kepolisian dan kejaksaan juga sedang bekerja untuk memeriksa pengadaan boat tersebut,” jawab Diaduddin.

Namun jawaban Diaduddin dibantah Zulfikar. Menurut Zulfikar, bagaimana mungkin data bot itu diaudit auditor negara dan diselidiki polisi dan penyidik kejaksaan, sementara kasus pengadaan boat 40 GT yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sudah di SP 3 kan. “Ini sebagaimana keterangan Kajati Aceh di media massa, Kamis 18 September 2014.” tegasnya.

Untuk mengendalikan situasi jawab-menjawab kedua pihak yang bersengketa, majelis hakim kemudian menyarankan agar kedua pihak melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum agenda sidang sengketa ke tahap ajudikasi II.

Saran majelis disetujui kedua pihak yang kemudian mereka bertemu di ruangan tertutup dan dimediasi oleh Hakim Komisioner KIA, Liza Dayani. Namun belum diketahui hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut. Zulfikar Muhammad yang dicoba dikonfirmasi hanya menjawab “Belum bisa dijelaskan, akan ada pertemuan lanjutan kedua pihak,” jawabnya singkat.[Juli P. Mudo]

Sumber: Habadaily.com