Tak Berikan Data, Dishutbun Aceh Timur Disengketakan Oleh Warga ke KIA

Majelis Komisi Informasi Aceh (KIA) pada Kamis (17/3/2016) menggelar sidang sengketa informasi publik yang diajukan oleh dua warga Peureulak terhadap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Dishutbun Aceh Timur disengketakan karena tidak memberikan informasi salinan dokumen PT. Rimba Wawasan Permai dan PT. Rimba Timur Sentosa. Sidang dengan agenda pemeriksaan awal antara pemohon Khairullah dan Basir dengan termohon Kepala Dishutbun Aceh Timur itu dipimpin Jehalim Bangun dibantu hakim anggota Liza Dayani dan Zainuddin T.

Dalam sidang tersebut, terlihat Khairullah dan Basir duduk di meja sidang untuk pemohonan. Sedangkan di meja termohon terlihat kosong karena perwakilan Dishutbun Aceh Timur tidak hadir. Namun demikian, sidang tetap dilanjutkan hingga selesai.

Usai sidang, Khairullah menyatakan dirinya menyesali sikap termohon yang tidak mengindahkan panggilan majelis hakim Komisi Informasi Aceh. “Maunya termohon menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi publik ini, karena proses dan mekanisme sidang sengketa informasi publik ini telah diatur oleh undang-undang,” ujarnya.

Khairullah merincikan, dirinya meminta informasi berupa salinan dokumen Amdal dan Andal PT. Rimba Wawasan Permai, salinan surat keputusan izin usahanya, salinan izin lingkungannya, dan salinan surat rekom bupati/gubernur.

Dia mengaku meminta informasi publik tersebut karena ingin melakukan kajian terhadap keberadaan perusahaan tersebut di wilayah Aceh Timur dengan meminta bantuan tim ahli di bidangnya. “Karena kesannya PT Rimba Wawasan Permai ini keberadaannya seperti ada dan tiada. Apa kontribusinya untuk daerah tidak jelas,” sebutnya.

Sementara Basir yang juga dari Peureulak kepada Dishutbun meminta informasi berupa salinan dokumen Amdal dan Andal PT. Rimba Timur Sentosa, salinan surat keputusan izin usahanya, salinan izin lingkungannya dan salinan surat rekom bupati/gubernur dalam sidang yang berlangsung selama 30 menit tersebut. []

Sumber: Acehtrend