Tantangan Pemerintah Baru Tangkal Korupsi

Hingga sekarang korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa Indonesia. Karena korupsi triliunan rupiah dana milik rakyat masuk ke kantong-kantong pribadi.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Senin (13/10/2014), dana pembangunan fasilitas umum sering mewujud jadi barang mewah milik sejumlah oknum pejabat. Bila saja dana untuk membeli mobil-mobil yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, entah berapa banyak gedung sekolah yang bisa diperbaiki. Jelas korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa Indonesia.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, dalam 6 bulan pertama tahun 2014 saja, 3 ,7 triliun uang negara lenyap akibat korupsi.

Sejumlah kasus seperti proyek Hambalang dan proyek pengadaan E-KTP berpotensi merugikan negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah.Tentu terbit pertanyaan, apakah bangsa ini akan terus-menerus mengalah terhadap praktik-praktik korupsi.

Sebentar lagi Indonesia memasuki babak baru, bersama pemerintahan baru. Harapan datang penanganan korupsi akan mendapat suntikan semangat baru.

Hingga tahun lalu, KPK tercatat mampu mengembalikan 214 triliun rupiah uang hasil tindak kejahatan korupsi kepada negara. Tapi tentu KPK tidak bisa bergerak sendirian. KPK ingin dukungan serius bukan basa-basi.

Bagi lembaga pengamat kasus korupsi, korupsi harus dihadapi dari segala lini. Mulai dari pembenahan peraturan hingga pembenahan birokrasi. Sejumlah anggota DPR telah menyatakan setuju, aturan penanganan korupsi diperkuat.

Asa telah digantungkan tinggi pada sang presiden terpilih. Jokowi menegaskan, siap menerapkan 2 langkah untuk memberantas praktik-praktik korupsi. Mata dan hati seluruh anggota bangsa Indonesia kini menunggu, 2 langkah Joko Widodo betul-betul terwujud. (Ein)

Sumber: www.liputan6.com