Terkait Proyek Pagar Kantor Bupati, Dua Kadis Berurusan Dengan Kejari Bireuen

Pihak Kejari Bireuen kembali mendalami kasus dugaan adanya penyalahgunaan uang negara dalam proses pembangunan gedung Kantor Bupati Bireuen tahap III tahun 2010. Sejumlah pejabat teras Pemkab Bireuen yang diduga ikut andil memotori proses lahirnya proses proyek tersebut terlihat tampang di Kantor Kejari Bireuen Kamis 13 Agustus 2015 memenuhi panggilan untuk kepentingan penyelidikan.

Terkait Proyek Pagar Kantor Bupati, Dua Kadis Berurusan Dengan Kejari Bireuen
Sumber Foto : Bongkarnews.com

Diantara pejabat karir yang terlihat hadir memenuhi panggilan pihak Kejari Bireuen Kamis 13 Agustus lalu adalah Ismunandar ST, MT dan Raden Yus Rusmadi ST. Keduanya merupakan pejabat karir yang pada saat lahirnya proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati Bireuen tahap III tahun 2010, tercatat sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas BMCK Pemkab Bireuen.

Sejak Kabupaten Bireuen beralih kepemimpinan kepada Bupati H Ruslan M Daud dan Ir Mukhtar M Si selaku wakilnya sekitar tiga tahun silam, kedua pejabat pemkab level eselon II ini kembali mendapat kepercayaan Baperjakat setempat untuk menakhodai SKPK berbeda sampai sekarang. Ismunandar ST disuguhkan jabatan Kadis Pengairan, Pertambangan dan Energi, dan Raden Yus Rusmadi menjadi Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemkab Bireuen.

Menurut keterangan yang berhasil diperoleh Bongkar News dari kalangan Kejaksaan Negeri Bireuen, kedatangan dua pejabat teras Pemkab Bireuen tersebut terkait dengan sejumlah pelanggaran aturan dalam pelaksanaan proyek pembangunan tahap III Gedung Kantor Bupati Bireuen lima tahun lalu, tepatnya semasa. Keduanya memegang jabatan penting pada Dinas BMCK Bireuen.
Proyek pembangunan lanjutan (tahap III) Gedung Kantor Bupati Bireuen menghabiskan anggaran mencapai Rp 24 milyar, diduga berselemak masalah dan melanggar aturan yang digariskan negara.

Sumber anggaran yang dipakai merupakan dana tanggap darurat dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2010. Sementara Pemkab Bireuen telah menggunakan dana tersebut untuk proyek yang sama sekali tidak terkait dengan bencana alam.

Selain sasaran penggunaan dana yang mengangkangi aturan dasar yang telah ditetapkan, sistem penentuan rekanan juga dilakukan dalam bentuk Penunjukan/Penetapan Langsung (PL) tanpa melalui proses tender, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Kepres 80 tentang pengadaan barang dan Jasa. Para pengambil kebijakan dibawah arahan Bupati Nurdin AR saat itu langsung menetapkan perusahaan pemenang milik H Saifannur selaku pelaksana proyek.

Namun ketika kepergok dan ditanyai wartawan media ini perihal kehadiran mereka ke Kantor Kejari Bireuen dihalaman kantor tersebut Kamis 13 Agustus lalu, Ismunandar ST, MT yang mengisi jabatan Kadis Pengairan, Pertambangan dan Energi Bireuen mengaku kedatangannya ke Kantor Kejari hanya untuk berkoordinasi dengan pihak Kepala Kejari menyangkut agenda kegiatan HUT RI ke 70.

Uraian kalimat yang sama juga keluar dari mulut Kadis Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bireuen Raden Yus Rusmadi ST. Dijumpai diruang kerjanya sehari setelah memenuhi panggilan Gedung Kantor Bupati. “Kami datang kesitu cuma mau temui Kepala Kejari dalam urusan koordinasi agenda HUT RI, karena kami sama-sama panitia teras,” demikian contoh ulasan “bohong” sang Kadis di Bireuen. (Roes)

Sumber : bongkarnews.com