Tersangka Korupsi Pajak Bireuen Divonis 15 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menjatuhkan hukuman kepada mantan bendahara umum daerah (BUD) Pemkab Bireuen, Muslem Syamaun, 15 tahun penjara.

Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelapkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bireuen selama 2007-2010 senilai Rp 27,6 miliar.

Amar putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini MH, didampingi dua hakim anggota Faisal Mahdi MH, dan Mardefni MH dalam sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (18/1).

Majelis hakim juga membebankan Muslem untuk membayar denda Rp 500 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subsider) satu tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun serta menjatuhkan pidana denda Rp 500 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun,” kata Ketua Majelis Hakim, Badrun Zaini MH saat membaca amar putusan tersebut.

Badrun mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hukuman kurungan penjara yang dijatuhkan majelis hakim untuk Muslem kemarin lebih tinggi enam tahun empat bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Aceh. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa delapan tahun enam bulan plus denda Rp 500 juta.

Selain hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta, terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 23,3 miliar. Dengan catatan, apabila lewat satu bulan–setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap–Muslem tidak membayar sebagaimana diputuskan, maka harta bendanya akan disita jaksa, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dengan ketentuan, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dipidana penjara selama lima tahun,” kata Badrun Zaini.

Pada intinya, dalam sidang kemarin disebutkan bahwa benar terdakwa selaku BUD Pemkab Bireuen pada tahun 2007 sesuai dengan keputusan Bupati Bireuen Nomor 314 tahun 2007 tanggal 7 Juni 2007. Saat itu ia selaku BUD kemudian ditetapkan sebagai wajib pungut pajak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keppres Nomor 72 Tahun 2004.

Dalam beberapa tahun menjabat, terdakwa telah melakukan pemotongan PPh dan pungutan PPn, iuran wajib pegawai (IPW), dan tabungan wajib perumahan (TWP).

Seperti pada tahun anggaran 2007, terdakwa melakukan pemotongan terhadap item-item tersebut sebesar Rp 36.369.212.123, dari total itu yang khusus pemotongan PPh pungutan PPn sejumlah Rp 22.576.493.874.

Hasil pemotongan PPh dan pungutan PPn itu dimasukkan terdakwa ke dalam rekening yang bukan rekening bank milik Pemkab Bireuen pada rekening Bank BPD Cabang Bireuen nomor 100.02.120111-8 atas nama BDH Umum Daerah, Muslem Syamaun.

Terdakwa menyetor pajak ke kas negara sebesar Rp 13.552.521.405, sedangkan sisa uang negara Rp 9.023.972.473 tidak disetor ke kas negara.

Pada tahun 2008, terdakwa dalam kapasitas yang sama, melakukan pemotongan PPh, PPn, IPW, TWP sejumlah Rp 42.605.304.681. Dari jumlah itu, total pemotongan PPh dan pungutan PPn sebesar Rp 24.445.079.826. Terdakwa kemudian menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 14.997.778.103, sedangkan sisa uang pungutan PPh dan potongan PPn sebesar Rp 9.447.301.723 tidak disetor ke kas negara.

Dalam amar putusan juga disebutkan, terdakwa juga melakukan pemotongan di tahun 2009, sehingga akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.609.164.186. Dari total itu, terdakwa telah mengembalikan Rp 4.297.953.182.

Sementara itu, dua kuasa hukum Muslem Syamaun, yakni Junaikar dan Baiami seusai sidang kepada wartawan mengatakan, putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak wajar. “Dari sisi persidangan sangat tidak wajar dan tidak memenuhi rasa keadilan,” sebut Junaikar. Karena menurutnya, terdakwa telah berupaya mengembalikan uang negara, meski tidak seluruhnya.

“Masalah banding kita kembalikan kepada terdakwa, kalau terdakwa tidak menerima ya akan kita lakukan upaya hukum. Tapi sejauh ini masih pikir-pikir,” pungkasnya.[]

Sumber: Serambi