Tidak Ada Tunjangan Ganda

Tidak Ada Tunjangan Ganda – Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah yang dikonfirmasi Serambi tadi malam membantah laporan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terkait dugaan koruspi melalui tunjangan ganda yang diterima 21 pegawai/staf Sekretariat KIP Aceh.

Lihat juga 22 Staf KIP Aceh Diduga Korupsi

Menurutnya, tidak ada tunjangan ganda, yang ada pegawai daerah yang masih menerima tunjangan staf. “Tunjangan staf itu, semua pegawai daerah berhak mendapatkan haknya di mana pun dia ditugaskan. Tidak ada korupsi yang dilakukan tekait tunjangan ganda, karena memang hak pegawai daerah yang diperbantukan di instasi lain, itu tunjangan staf, bukan tunjangan ganda,” tegas Darmanysah.

Terkait tunjangan kinerja dari KPU sebagaimana dilaporkan MaTA, secara personal, menurut Darmansyah, masing-masing staf itu bertanggung jawab dan sudah membuat pernyataan tertulis di atas meterai 6.000 agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari. “Jadi saya tegaskan, tidak benar terjadinya korupsi, itu memang hak pegawai daerah, tentu kita persilakan inspektorat untuk memeriksa dan meneliti. Kita terbuka soal ini,” ujanya.

Dalam wawancara singkat tadi malam, Serambi juga menanyakan beberapa hal yang mencuat di internal KIP Aceh selama ini, seperti kisruh internal dan soal mosi tak percaya 15 pegawai terhadap dirinya.

Menanggapi berbagai persoalan itu, Darmansyah berharap apa pun masalah yang timbul tidak mengganggu tahapan pilkada yang sedang berjalan.

Terkait kisruh internal yang mencuat ke permukaan selama ini, menurutnya itu sebagai masalah internal sekretariat. “Kisruh ini adalah masalah internal, bentuk pembinaan antara atasan dengan bawahan,” katanya.
Sedangkan soal mosi tidak percaya 15 pegawai terhadapnya, kata dia, sudah ditanggulangi oleh Sekjen KPU RI.

Pihaknya juga telah memberikan keterangan. “Setelah diselidiki, mosi tidak percaya itu ternyata jauh dari yang dilaporkan. Saat ini juga sedang diteliti oleh Kepala Biro Hukum dan Inspektorat di Jakarta,” kata Darmansyah.

Soal mutasi yang dilakukan selama ini, kata Darmasnyah, juga sudah sesuai aturan. Soalnya, para pejabat yang dicopotnya itu melakukan sejumlah pelanggaran. “Terkait pemberhentian PPK, Sekretaris Pokja, dan lainnya, karena ada langkah-langkah yang tidak dipenuhi dalam tahapan itu, sehingga setelah dikonsultasikan dengan ULP Pusat, dilakukanlah pergantian,” sebut Darmansyah.

Saat ditanya kebijakan dirinya yang tiba-tiba menghentikan proses tender terhadap tujuh perusahaan yang sudah lolos sejumlah tahapan, Darmansyah mengatakan, “Waktu diumumkan oleh ULP yang lama, kita melihat sudah terjadi pelanggaran ketentuan. Ada tahapan yang belum dilalui, oleh karena itulah kita hentikan. Lalu, kita umumkan kembali.”

Menurut Darmansyah, KPU adalah satu lembaga yang setiap keputusannya harus diplenokan oleh komisioner. “Semua langkah-langkah yang kita lakukan tidak ada satupun yang menyimpang dengan aturan,” demikian Sekretaris KIP Aceh. (dan/sak)

Sumber : www.serambinews.com