Tiga SKPA akan Dilapor ke KPK

Ilustrasi

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh berencana akan melaporkan tiga kepala SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SKPA dimaksud adalah Dinas Bina Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya, dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Ketiga SKPA itu dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan pelaksanaan proyek tanggap darurat yang didanai APBA 2010 dan 2012, sehingga merugikan keuangan Pemerintah Aceh sebesar Rp 800 miliar lebih. Selain itu juga tercium adanya indikasi konspirasi beberapa pihak dalam upaya mencairkan proyek-proyek yang melanggar aturan tersebut.

Rencana melaporkan ketiga SKPA ini ke KPK disampaikan dalam konfrensi pers bersama yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Koalisi NGO HAM, di Kantor LBH Banda Aceh, Kamis (2/10).

Selain melaporkan kepala SKPA, mereka juga akan melaporkan gubernur, DPRA, dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. “Kita akan laporkan tiga SKPA, DPRA, Gubernur Aceh, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh ke KPK. Kami menilai mereka berkonspirasi untuk mencairkan dana proyek-proyek tanggap darurat yang telah melanggar aturan tersebut,” kata Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.

Koordinator LSM (MaTA), Alfian, mengatakan, pelaksanaan proyek tanggap darurat tahun anggaran 2010 tersebar di tujuh kabupaten/kota. Sebagiannya tidak berhubungan langsung dengan bencana alam. “Contohnya pagar Kantor Bupati Bireuen. Pembangunannya menggunakan dana tanggap darurat Pemerintah Aceh tahun anggaran 2010 sebesar Rp 24 miliar. Padahal bangunan itu tidak terkait dengan bencana alam,” ungkap Alfian.

Dia juga menyebutkan soal pelaksanaan proyek di Dinas Pengairan Aceh. Disebutkan Alfian, tahun 2010 Dinas Pengairan merealisasikan 54 paket proyek dengan total anggaran Rp 251 miliar. Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lingkup penanganan ke-54 paket proyek itu tidak sesuai atau tidak tepat dilaksanakan pada masa tanggap darurat. Selain itu, seluruh proyek tersebut juga dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).
“Pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan umum serta tidak berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga terindikasi menghindari proses pelelangan secara umum,” ujarnya.

Temuan dan modus yang sama juga didapati pada tahun 2012. Hasil audit BPK, lingkup penanganan proyek tidak sesuai dengan masa tanggap darurat, pekerjaan yang dilakukan di luar masa tanggap darurat, dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPKM) yang mendahului Surat Keputusan Gubernur.

Selain menyalahi prosedur, Zulfikar Muhammad menambahkan, jumlah paket pekerjaan juga bertambah. Temuan lainnya, harga satuan material meningkat dari perhitungan harga satuan Pemerintah Aceh, sehingga Pemerintah Aceh dibebani utang sebesar Rp 61,3 miliar yang harus disetor kepada para rekanan.

Utang ini kemudian dibebankan ke APBA tahun anggaran 2011 dan 2012. “Akibat utang-utang itu, 48 rekanan menggugat Pemerintah Aceh secara perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” ujar Zulfikar Muhammad.

Dari 48 kasus gugatan, 26 di antaranya sudah diputuskan (vonis) dan semua permintaan penggugat (rekanan) dikabulkan oleh pengadilan. Terhadap 14 kasus gugatan lainnya, Pemerintah Aceh mengajukan banding ke pangadilan tinggi, satu perkara kasasi ke Mahkamah Agung, datu satu perkara lagi dicabut dicabut oleh penggugat. Akibat kesalahan prosedur itu, Pemerintah Aceh disebutkanya mengalami kerugikan sebesar Rp 800 miliar lebih.

Anggota LBH Banda Aceh, Zulfikar (Adun) menimpali, sebenarnya tidak semua proyek tanggap darurat harus dilakukan melalui mekanisme PL. Ada beberapa proyek yang memang harus mengikuti proses pelelangan umum. Selain itu, sambungnya, Pemerintah Aceh juga memasukkan proyek tanggap darurat ke dalam proyek multiyears (tahun jamak). Padahal untuk pekerjaan tanggap darurat hanya dikerjakan dalam satu tahun anggaran.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian SH mempersilakan LSM MaTA, LBH Banda Aceh dan Koalisi NGO HAM untuk melaporkan tiga kepala SKPA, Hakim PN Banda Aceh dan Gubernur Aceh ke KPK, dengan syarat laporan itu didukung dengan fakta-fakta yang kuat.

Gubernur Aceh kini menjadi tergugat dalam sengketa Pemerintah Aceh dengan para rekanan proyek tanggap darurat yang belum lunas pencairan dana proyek tersebut. “Silakan melaporkan, apabila fakta-fakta sangat mendukung, tidak ada problem itu, silakan dlaporkan ke KPK,” ujar Edrian.

Ia mengatakan, sengketa masalah pencairan dana proyek tanggap darurat tersebut masih dalam tahapan persidangan di PN Banda Aceh, sebagian di antaranya sedang dalam kasasi yang diajukan oleh Gubernur Aceh ke Mahkamah Agung (MA).
Gubernur Aceh sebagai tergugat dalam kasus itu tidak akan menjalan putusan PN Banda Aceh, namun setiap putusan yang dimenangkan oleh rekanan akan diajukan banding ke pengadilan tinggi (PT).

Apabila PT memutuskan Gubernur Aceh sebagai tergugat kalah, maka ia akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi (MA). “Setiap gugatan yang memenangkan rekanan, akan diajukan banding hingga kasasi ke MA,” ujar Edrian.

Ia mengatakan, vonis MA sudah inkrah sebagai keputusan hukum tertinggi di Indonesia. Apabila vonis MA dimenangkan oleh rekanan, maka gubernur akan menjalankannya.

Dijelaskan Edrian, sikap Gubernur Aceh yang tidak menjalankan vonis PN dan PT karena proses pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan aturan. Dalam proses penunjukkan proyek tersebut ada keterlibatan oknum-oknun di SKPA. “Dalam mendapatkan proyek tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ditender,” ujar Edrian.

Karena menyangkut keuangan negara, Pemerintah Aceh dia katakan bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi setiap vonis pada tingkat PN Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi. “Bila salah, maka mereka akan bermasalah dengan hukum,” pungkasnya.(min)

Sumber : www.aceh.tribunnews.com