Tindak Pejabat Korupsi, KPK Ditantang Lancarkan Operasi Tangkap Tangan di Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini gencar melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat korup di daerah. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta meminta KPK ikut turun melakukan OTT di Aceh.

Mereka mendukung penuh upaya penindakan pelaku korupsi melalui operasi tangkap tangan di daerah. KPK diminta ikut menjaring pejabat di Aceh yang melakukan suap dan perilaku korupsi lainnya.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi mengatakan, pejabat daerah yang terjaring OTT atas dugaan korupsi, akan berdampak positif di nusantara. Pihaknya juga meminta lembaga anti rasuah itu turun ke Aceh menjaring para koruptor.

“Di Aceh tentu juga harus menjadi perhatian KPK dalam persoalan OTT ini. Karena tidak tertutup kemungkinan praktik korupsi juga terjadi dan gencar di Aceh. Apalagi persoalan transaksi keuangan, proses suap dan lainnya,” kata Baihaqi saat dihubungi Okezone dari Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Menurutnya, berdasarkan survei KPK, Aceh berada di peringkat kelima yang menjadi perhatian KPK. Berdasarkan radar KPK, angka korupsi di Aceh kian meningkat.

“MaTA mengharap KPK tidak menutup mata untuk kondisi di Aceh. Kita mendesak KPK untuk campur tangan dalam penegakan antikorupsi (di Aceh),” tukasnya.

KPK memang belum pernah melancarkan OTT di Aceh. Namun, banyak indikasi korupsi yang dilaporkan ke KPK oleh para aktivis antikorupsi di Aceh.

Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Banyak anggaran dikucurkan ke Aceh tiap tahun, sehingga sangat rentan dikorupsi. Terlebih banyaknya anggaran yang mengalir ke Aceh ternyata belum berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyatnya sampai sekarang.

Hingga September 2017, setidaknya enam pejabat daerah terjaring OTT oleh KPK. Yakni Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; Bupati Pemekasa, Achmad Syafii Yasin; Walikota Tegal, Siti Masitha; Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain; Walikota Baru, Eddy Rumpoko; dan Walikota Cilegon, TP Iman Ariyadi.[]

Sumber: Okezone