Tolak Bahas LKPj Bupati, MaTA: DPRK Aceh Utara Sedang Merekayasa Keadaan

Pemerintah Aceh Utara di Lapor ke KIA

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai sikap DPRK Aceh Utara terlalu kekanak-kanakan dan diduga sedang merekayasa keadaan. Hal ini terkait penolakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Aceh Utara periode 2012-2017.

“MaTA menilai sikap anggota perlemen tersebut terlalu kekanak-kanakan. Padahal, pembahasan LKPj AMJ itu merupakan ranah DPRK Aceh Utara sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan,” ujar Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA dalam pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Jumat, 7 Juli 2017, siang.

Baihaqi menyebutkan, tidak dibahasnya LPKj AMJ sehingga berakibat tak adanya rekomendasi perbaikan untuk pemerintah Aceh Utara, patut diduga DPRK absen dalam melakukan pengawasan. “Padahal, DPRK merupakan perpanjangan tangan rakyat yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan, bukan sekadar menikmati anggaran dari jerih masyarakat,” katanya.

Anggota parlemen beralasan bahwa penolakan pembahasan LKPj AMJ ini lantaran tidak disampaikan melalui rapat paripurna dan terlambat diserahkan Pemerintah Aceh Utara kepada dewan. “Bukankah rapat paripurna wewenangnya DPRK Aceh Utara untuk menyelenggarakannya?” Baihaqi mempertanyakan.

Sesuai penelusuran MaTA, buku LKPj AMJ Bupati Aceh Utara periode 2012-2017 disampaikan kepada Ketua DPRK Aceh Utara pada 15 Juni 2017. LKPj AMJ tersebut disampaikan melalui surat tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani Sekda Aceh Utara Abdul Aziz atas nama bupati. Surat tersebut, kata Baihaqi, diterima Kasubag Risalah Sekretariat DPRK Aceh Utara Rizal Mahdi.

“Sedangkan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara telah disampaikan oleh DPRK Aceh Utara melalui surat tanggal 31 Mei 2017 dengan nomor 131/180/2017. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb ditujukan kepada Bupati Aceh Utara,” ungkap Baihaqi.

Berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ AMJ harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika dikaji penjelasan peraturan tersebut dan dipadukan dengan temuan-temuan MaTA, alasan DPRK Aceh Utara tidak membahas LKPj AMJ merupakan alasan yang mengada-ada. Patut diduga ini merupakan rekayasa untuk melindungi Bupati Aceh Utara dari temuan-temuan atas kinerjanya selama lima tahun yang sudah lalu,” ujar Baihaqi.

Untuk itu, MaTA tetap mendesak DPRK Aceh Utara membahas LKPj AMJ Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya. “Karena ini merupakan hal yang wajib. Tanpa adanya pembahasan tersebut, masyarakat luas tidak akan mengetahui bagaimana pengelolaan pemerintah yang telah lalu,” kata Baihaqi.[]

Sumber: Portal Satu