Tolak Tarik DPRA dan TAPA, MaTA: Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengesahan APBA tahun 2016 berpotensi molor seperti APBA 2015 lantaran terjadi “tolak tarik” antara DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA.

“Pengesahan APBA 2016 berpotensi ‘jatuh ke lubang yang sama’ (molor), sebab tarik ulur yang akan memperlambat proses pembahasan sudah mulai terjadi. Jika pengesahan APBA 2016 molor seperti APBA 2015, maka masyarakat Aceh kembali dirugikan akibat ulah DPRA dan TAPA,” ujar Kepala Divisi Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 7 Agustus 2015.

Hafidh menyebut sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA PPAS 2016 kepada DPRD pada pertengahan Juni 2015.

“Jika KUA PPAS 2016 yang telah diajukan TAPA ditolak oleh DPRA dengan alasan harus dibahas terlebih dahulu rancangan KUPA PPAS Perubahan APBA 2015, maka DPRA telah menabrak mekanisme yang diatur dalam Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Sebab, menurut Hafidh, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2015 dimulai dengan penyampaian rancangan KUPA PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

“Jadi DPRA tidak boleh memaksa kepentingan mereka dengan tetap bersikeras ingin membahas Rancangan Perubahan APBA 2015 terlebih dahulu,” ujar Hafidh.

Hafidh menduga saat terjadi “konflik” antara DPRA dan TAPA dalam pembahasan APBA murni 2015, ada janji-janji tertentu dari pimpinan eksekutif sebagai “jalan tengah” bahwa program-program usulan DPRA yang tidak tertampung dalam APBA murni akan dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015.

“Jangan sampai gara-gara ada kepentingan DPRA yang ingin dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015 kemudian mereka mengabaikan aturan, yaitu Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016,” kata Hafidh.

Menurut Hafidh, jika mengacu Permendagri 52/2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBA 2016 sudah molor. Pasalnya, kata dia, gubernur dan DPRA gagal mencapai kesepakatan atas Rancangan KUA PPAS 2016 pada akhir Juli 2015 lalu. “Kita perkirakan tahapan dan jadwal pembahasan Rancangan APBA 2016 akan terus molor jika masih terjadi tolak tarik antara DPRA dan TAPA,” ujarnya.

Ia juga menilai tidak tepat jika DPRA menolak Rancangan KUA PPAS 2016 dengan alasan TAPA tidak memasukkan usulan/aspirasi hasil reses dewan. “Itu persoalan lain yang harus disikapi secara terpisah. Yang jelas tahapan dan jadwal pembahasan KUA PPAS 2016 tetap harus mengacu Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan hasil reses DPR Aceh dan temuan Pansus selama ini belum ditindaklanjuti Pemerintah Aceh. Namun, kata dia, TAPA malah sudah membuat Rancangan KUA dan PPAS 2016.

“Kami minta seluruh hasil reses dan tinjauan Pansus dewan selama ini dan program yang tidak terealisasi di 2015 juga harus tertampung pada RKUA dan RPPAS 2016 tersebut,” kata Teuku Irwan Djohan.

“Jangan APBA Perubahan ini (2015) belum jelas kita sudah masuk ke dalam pembahasan RKUA dan RPPAS 2016,” ujar politisi Partai NasDem tersebut. (Baca: Ini Sebab DPR Aceh Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).

Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan, TAPA sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS 2016 ke DPRA, tetapi kemudian dikembalikan ke TAPA.

“KUA-PPAS (2016, red) sudah diserahkan oleh TAPA ke DPRA pada akhir Juni lalu, secara administrasi sudah diterima DPRA, lalu oleh DPRA KUA-PPAS tersebut dikembalikan lagi ke TAPA dengan alasan bahwa usul/aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRA dalam bentuk hasil reses belum dimasukkan di dalam KUA-PPAS tersebut,” tulis Abubakar Karim lewat layanan pesan singkat (SMS).

Abubakar Karim mengaku sejauh ini TAPA belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBA (KUA PPAS P-APBA) 2015 kepada DPRA.

“KUA PPAS P-APBA 2015 belum, sesuai jadwal memang (KUA PPAS-red) 2016 dulu diajukan, baru diajukan perubahan (P-APBA-red) 2015,” tulis Abubakar Karim lewat pesan singkat (Baca: DPRA Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).[]

Sumber: Portal Satu