Tuntaskan Kasus KIP

Kasus korupsi dugaan penerimaan tunjangan ganda oleh 22 staf Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hingga kini masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Pihak Kejati menyebut kasus yang dilapor oleh LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) tersebut masih pendalaman.

MaTA mendesak pihak Kejati Aceh untuk serius menindaklanjuti dan menuntaskan kasus dugaan koropsi di Sekretariat KIP Aceh. Menurut MaTA, dugaan kasus korupsi tersebut sebenarnya sangat mudah dilidik, baik dari segi modus, pelaku, dan juga jumlah uang negara yang telah dirugikan.

“Petunjuknya sangat jelas. Jadi, pihak Kejati harus tuntaskan kasus korupsi tersebut, ini penting untuk adanya kepastian hukum. MaTA akan tetap mengawal dan menagih karena korupsi merupakan kejahatan kemanuasiaan yang harus dilawan,” kata Koordinator MaTA, Alfian dalam wawancara dengan Serambi, Senin (9/1).

Selain itu, lanjut Alfian, penuntasan kasus korupsi–hingga penetapan tersangka–di Sekretariat KIP Aceh juga harus segera diurai Kejati Aceh, agar publik tidak mencurigai kasus tersebut telah diselesaikan secara ‘kekeluargaan’. Padahal sebelumnya, kasus itu sudah ada audit dari pihak Inspektorat Aceh dan telah ditemukan adanya penerimaan honor ganda di KIP Aceh sebagaimana dilaporkan oleh MaTA.

Seperti diketahui, kasus itu awalnya mencuat setelah Bidang Monitoring Peradilan MaTA, melapor kasus itu ke pihak Kejati Aceh, Rabu 9 November 2016. Setelah melapor, MaTA menggelar konferensi pers di kantor mereka kawasan Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Selanjutnya kasus itu menggelinding ke ranah publik. Pihak Inspektorat Aceh bergegas turun tangan mengaudit dan menemukan bukti honor ganda di KIP Aceh.

Kasus itu telah ‘menyeret’ Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah dan 21 pegawai Sekretariat KIP Aceh. Dalam kesempatan berbeda, Darmansyah sendiri telah membantah semua tudingan yang dilayangkan oleh MaTA. Menurutnya semua sangkaan tidak benar. Darmansyah juga menegaskan, dirinya siap menjalani pemeriksaan dan audit dari Inspektorat Aceh dan Kejati Aceh.

MaTa sebelumnya juga telah merilis total kerugian negara dalam kasus tersebut. Sebagaimana data MaTA, total kerugian negara yang bersumber dari KPU RI sebesar Rp 1.595.022.000. Rinciannya, Rp 368.082.000 tunjangan 21 orang dari bulan Juli-Desember 2014, Rp 736.164.000 tunjangan 21 orang dari Januari-Desember 2015, dan Rp 490.776.000 tunjangan 21 orang dari Januari-Agustus 2016.

MaTA menengarai, dalam kasus itu banyak pihak yang memiliki kepentingan, sehingga melambatkan langkah Kejati Aceh dalam penyelesaiannya. “Kita tahu ada pihak-pihak yang menekan dalam kasus ini, banyak kepentingan. Walaupun begitu, kita percaya kepada Kejati Aceh untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai. Kita berharap, kasus ini diprioritaskan,” sebut Alfian

Alfian menyebutkan, jika kasus ini tidak diselesaikan dan tidak ada tersangkanya, kepercayaan publik kepada penegak hukum akan dipertanyakan. MaTA juga mengkhawatirkan, jika kasus itu dibiarkan mengambang, akan berefek pada pelaksanaan Pilkada Aceh yang tinggal sebulan lagi.

“Kalau misalnya dipertahankan, kita melihat ada implikasi dan berefek pada pilkada. Kualitas pilkada kita ragukan, karena orang-orangnya melakukan kesalahan yang sangat fatal,” sebut Alfian.

MaTa juga mempertanyakan komitmen Plt Gubernur Aceh terhadap kasus tersebut. Sebenarnya, Plt Gubernur Aceh bisa bertindak karena sudah punya gambaran jelas dari hasil audit Inspektorat. MaTa berharap ada tindakan administrasi yang jelas oleh Plt Gubernur Aceh kepada pegawai Sekretariat KIP Aceh yang telah melakukan tindakan merugikan uang negara. “Kita melihat Plt Gubernur sering sekali mengeluarkan pernyataan dalam tanda kutip menyebarkan ancaman, tapi tidak ada langkah konkret,” ujar Alfian.

Menurut monitoring MaTA, kata Alfian, kasus korupsi Sekretariat KIP Aceh itu sudah ada indikasi tindak pidana korupsi. Kasus itu, katanya juga sudah diserahkan dari bidang Intelijen ke bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh. “Itu info yang kita terima dan sesuai monitoring kita,” demikian Alfian.

Kasus KIP Aceh Terindikasi Korupsi
Kasus dugaan tunjangan ganda yang terjadi sejak 2014 hingga 2016 dan laporan suap yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat KIP Aceh sudah dalam tahap penyelidikan. Begitupun, kasus tersebut sudah terindikasi korupsi.

Hal itu disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah SH menjawab Serambi, Senin (9/1). “Benar, saat ini sudah masuk tahap penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh,” katanya melalui telepon.

Menurutnya, saat ini tim terus bekerja menggali sejumlah keterangan dan bukti-bukti sebelum ditingkatkan pada tahap penyidikan. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar menunggu tahapan pemeriksaan. “Tim saat ini terus bekerja,” ujarnya.

Rahmatsyah juga menyatakan, sebelum perkara itu ditangani Aspidsus, sudah lebih dahulu ditelaah oleh tim intelijen Kejati Aceh.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Aceh, Rustam SH yang dihubungi Serambi, kemarin, membenarkan hal itu. “Benar, berkas perkara (kasus Sekretariat KIP Aceh) di intel untuk diteliti apakah ada indikasi (korupsi) atau tidak, ternyata ada indikasi korupsi. Oleh intel kemudian menyerahkan berkasnya ke Pidsus untuk ditindaklanjuti dan dikakukan penyelidikan,” katanya.

Seperti diketahui, kasus itu bermula dari laporan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang menemukan dugaan korupsi oleh 22 PNS di Sekretariat KIP Aceh karena menerima tunjangan ganda sejak 2014 hingga 2016 dan menerima suap dalam proses mutasi.[]

Sumber: Serambi