WTP di Tahun Politik, BPK Dibayar?

Pemerintah Aceh, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan sedang berbahagia. Betapa tidak, baru kali ini mereka mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berbeda dengan Aceh Jaya, opini WTP tahun 2015, oleh Bupati Aceh Jaya, disebut sebagai perolehan untuk yang ketiga kalinya.

Saking gembiranya, ketiganya mengabarkan perolehan opini WTP itu melalui iklan, seakan perolehan itu sebagai hadiah tertinggi. Apa tanggapan Alfian dari MaTA?

Menurut lelaki kelahiran Samalanga, Bireuen 1977 itu, peristiwa terjadinya WTP di Aceh akhir-akhir ini sudah menjadi obralan oleh pihak BPK Perwakilan Aceh, dan ini dipandang penting untuk di uji dengan membedah hasil WTP-WTP tersebut.

“Sehingga WTP bukan ajang pencitraan bagi kepala daerah apa lagi menjelang Pilkada,” sebut Alfian, yang pernah menjadi aktivis KARMA dan PEMRAKA.

Alfian mengingatkan, BPK RI melakukan audit admintrasi, bukan melakukan audit tertentu atau investigasi. Untuk itu, menurutnya hasil audit itu perlu di bedah kembali.

Alfian mengatakan bahwa tahun 2015 MaTA pernah mendorong BPK untuk melakukan bedah hasil audit tersebut dengan pola diskusi publik. “Tapi kita menganggap BPK tidak berani,” katanya.

Dalam penilaian Alfian, WTP bukan berarti tidak terjadi pidana korupsi atau bersih. Selama ini, cara padang pemerintah salah kaprah, seoalah-olah mareka membangun opini publik bahwa mereka bersih.

“Itu malah pembodohan publik,” tegasnya.

MaTA sendiri berharap dari dulu agar BPK bisa masuk pada audit tertentu dalam rangka memastikan keuangan negara tidak korup.

“Tapi sampai sekarang BPK belum pernah melakukan audit tersebut,” sebutnya.

Akhirnya, ia menilai WTP Pemerintah, jadi sekedar “What The Puck (bagaimana maunya)” jadi tergantung selera.

Soal obralan WTP yanh juga rawan terjadinya suap Alfian mengatakan bahwa berdasarkan catatan MaTA, tahun 2014, pihaknya pernah melakukan testimoni mantan pejabat yang sudah pensiun, dan mengakui mareka tim audit harus di servis ketika mareka datang.

“Padahalkan mareka sudah di fasilitasi oleh negara dalam melakukan kerja,” katanya.

Terakhir Alfian mengatakan jika MaTA sendiri sangat khawatir dengan pola kerja BPK sekarang dimana publik cenderung menurun tingkat kepercayaannya. Ada apa? Benarkah WTP bisa dibeli dengan membayar BPK?

Sumber : www.acehtrend.co