WTP tidak Berarti Bebas dari Korupsi

* Penjelasan MaTA Terkait Prediket WTP Aceh

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan pendapat mereka terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil ditoreh untuk pertama kalinya oleh Provinsi Aceh tahun ini. Menurut MaTA, perolehan WTP bukan berarti Aceh bebas dari penyalahgunaan wewenang keuangan atau korupsi.

Anggota pekerja MaTA, Amel, menjelaskan, prediket WTP itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) tahunan. WTP diberikan apabila pemerintah dianggap telah menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dengan benar atau tertib administrasi.

“Yang jadi penilaian adalah kesesuaian standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada undang-undang serta efektifitas pengendalian intern. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 16 ayat (1) UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” kata Amel kepada Serambi, Sabtu (30/7).

BPK lanjut Amel lagi, dalam melakukan audit sama sekali tidak berorientasi untuk menemukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

Oleh karena itu, kondisi tersebut kata Amel harus dipahami dengan benar oleh publik, sehingga tidak salah dalam membuat kesimpulan terhadap capaian suatu daerah ketika sudah meraih opini WTP.

Ia tak menampik, untuk mendapatkan opini WTP, semua pihak telah bahu-membahu melakukan perubahan, khususnya dalam konteks pelaporan keuangan daerah.

“Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mesti amanah dalam mengelola uang rakyat sehingga tidak ada yang diselewengkan dan dikorupsi. Laporan keuangan itu sendiri sangat mudah untuk direkayasa, apalagi oleh oknum-oknum yang dapat dibayar dan membayar,” kata Amel.

Menurut penelusuran MaTA, sejumlah daerah di Indonesia yang mendapatkan Opini WTP dari BPK justru kepala daerahnya tersandung kasus korupsi. Potret ini terjadi antara lain di Riau, Palembang, Bangkalan, dan Tegal.

Selain itu, ada juga lembaga kementerian yang bernasib sama seperti Kementerian Agama, Kemenpora dan Kementerian ESDM yang mendapatkan opini WTP dari BPK justru menterinya kemudian terjerat kasus korupsi.

“Mungin hal yang sama patut diduga akan terjadi di Aceh, cuma persoalannya KPK belum berani unjuk gigi di sini,” pungkas Amel.

Padahal sambungnya, beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh telah mempersilakan KPK untuk mengawasi Aceh agar bebas dari karupsi. MaTA berharap, tidak ada istilah lex specialis untuk memberantas korupsi di Aceh.[]

Sumber: Serambinews