MaTA |Setahun kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh belum menunjukkan kinerja yang setara dengan apresiasi yang diberikan oleh Mendagri selaku Pj. Gubernur Terbaik di Indonesia pada masa kepemimpinan enam bulan pertama.
Padahal dalam implementasi kebijakan Pj Gubernur Aceh sama sekali belum menyentuh perbaikan secara signifikan dalam kebijakan tata kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Perbaikan Tata Kelola Birokrasi dan Pemerintahan, Kebijakan Sektor Agraria, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Perlindungan Anak, Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pokja V Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri LBH Banda Aceh, MaTA, WALHI Aceh, Flower Aceh, dan Katahati Institute menyampaikan catatan kritis satu tahun kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh, sebagai berikut: