MaTA Sorot Lambatnya Realisasi APBA 2025 dan Meminta Mualem Mengevaluasi Pokir Dewan

Dalam Media |Pemerintahan Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) mulai disorot, dampak dari belum terealisasinya APBA 2025 hingga penghujung April ini. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam catatan kritisnya, Rabu (30/4/2025), menyebutkan, belum berjalannya realisasi APBA telah memberi dampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi di Aceh.

Sayangnya, hingga menjelang memasuki bulan Mei 2025, masyarakat Aceh belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 tersebut. “Ketergantungan pada APBA sangat tinggi sekali, sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan.”

“Maka realisasi APBA 2025 menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya kepada Serambinews.com.

Ia menyarankan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh agar duduk bersama dengan kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025.

Baca Juga : MaTA Sorot Pengadaan Perabotan Rumah Dinas Anggota DPR Aceh

Salah satunya yang cukup penting adalah pengumuman penerima rumah duafa oleh Dinas Perkim Aceh, dimana dari 2.000 unit baru 1.000 unit yang diumumkan. “Jadi peran gubernur dan wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” ujar Alfian.

Baca Juga : JPU Didesak Ajukan Kasasi Atas Vonis Ringan Koruptor Dana Korban Konflik

Evaluasi Pokir Dewan
Alfian juga meminta Gubernur dan wakil gubernur Aceh agar mengambil langkah tegas untuk mereview anggaran atas program-program dalam bentuk pokir (pokok pikiran) dewan.

Menurutnya, banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi gubernur. “Maka peran gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting.”

Baca Juga : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024

“Sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang masyarakat Aceh,” timpalnya. Terakhir, MaTA juga menyarankan gubernur dan wakil Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini.

Langkah tegas menjadi penting, mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan. “Sehingga langkah kepatutatan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” pungkas Alfian.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul MaTA Sorot Lambatnya Realisasi APBA 2025 dan Meminta Mualem Mengevaluasi Pokir Dewan, https://aceh.tribunnews.com/2025/04/30/mata-sorot-lambatnya-realisasi-apba-2025-dan-meminta-mualem-mengevaluasi-pokir-dewan.

Berita Terbaru

Catatan Kritis 62 Hari Pasca Bencana Ekologis di Aceh-Sumatera

Siaran Pers - “62 Hari Pasca Bencana Ekologis Aceh-Sumatra”. Gengsi tinggi tidak menetapkan status bencana nasional dan Presiden kadung “bernyanyi” ke mana-mana bahwa kondisi...

[SIARAN PERS]: Pencabutan Izin Harus Diikuti Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum

Siaran Pers - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari Walhi Aceh, MaTA, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM dan Flower Aceh, menegaskan bahwa...

Dugaan Ekspansi Sawit PT IBAS Ancam Kawasan Hutan Lindung di Aceh Utara

Publikasi - Komoditas kelapa sawit selama beberapa tahun terakhir menjadi sektor andalan bagi masyarakat dan perusahaan, sekaligus menopang perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Budidaya kelapa...

[SIARAN PERS] Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Menyikapi Perpanjangan Darurat Bencana Provinsi Aceh

Siaran Pers - Perpanjangan ketiga masa darurat bencana oleh Gubernur Aceh menandakan gagalnya Negara dalam penanganan banjir dan longsor pada masa darurat. Menyikapi hal...