Seknas Fitra Lanjutkan Pendampingan Desa di Aceh Barat

MaTA. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) melanjutkan program pendampingan desa di Aceh Barat.

Program ini fokus kepada penguatan ekonomi dan administrasi kependudukan (Adminduk) tahun 2019 pada tiga desa di Kecamatan Arongan Lambalek.

Dalam menjalankan program lanjutan, Seknas Fitra bekerja sama dengan LSM Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) Aceh, didukung lembaga Kolaborasi Masyarakat untuk Partisipasi dan Kesejahteraan (Kompak) Indonesia.

Manajer Program dari Seknas Fitra, Badiul Hadi, Sabtu (18/5/2019) menjelaskan, program ini fokus pada kegiatan adminduk dan ekonomi potensi desa.

“Tahun 2017 dan 2018 fokus pada empat desa di Aceh Barat. Tahun ini kembali dilanjutkan pada desa lain,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan Seknas Fitra pada 11 provinsi se-Indonesia yang tersebar di 33 kabupaten. Sedangkan di Provinsi Aceh hanya di Kabupaten Aceh Barat.

Sehari sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat, Jufri SH meresmikan peluncuran Sekolah Anggaran (Sekar) Gampong di aula Kecamatan Arongan Lambalek, Jumat (17/5/2019).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta dari tiga gampong yakni Peuribue, Alue Batee dan Panton Bahagia, dalam Kecamatan Arongan Lambalek yang menjadi proyek percontohan.

“Program ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan kapasitas Tuha Peut dan aparatur gampong,” kata Jufri.

Abdul Haris selaku Distric Coordinator Kompak Aceh Barat menyatakan, karena katerbatasan SDM, maka hanya beberapa gampong yang dapat dipenuhi oleh Kompak dengan harapan kegiatan ini menjadi contoh untuk direalisasikan ke desa lain di Aceh Barat.

Artikel ini telah tayang di serambinews

http://aceh.tribunnews.com/2019/05/18/seknas-fitra-lanjutkan-pendampingan-desa-di-aceh-barat.

Berita Terbaru

MaTA Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum USK

Kegiatan MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada...

MaTA Gelar FGD Kajian Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari PLTU dengan Perspektif Transisi Berkeadilan

Kegiatan MaTA |Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional, termasuk di Aceh. Namun, manfaatnya kini dipertanyakan, terutama oleh warga yang...

MaTA Gelar FGD Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh

Kegiatan MaTA |Minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dinilai menjadi penghambat serius dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan...

Tantangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh: Urgensi Penguatan Perencanaan dan Anggaran

Publikasi - Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2019–2023, tercatat 5.020 kasus kekerasan terjadi, belum termasuk kasus yang tidak...