Anggota DPRA jangan Alergi LHKPN

Anggota DPRA jangan Alergi LHKPN

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta anggota DPRA dan pejabat di Aceh tidak alergi dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena, pelaporan harta kekayaan adalah pencegahan dan integritas antikorupsi bagi para pejabat di Aceh.

Demikian disampaikan Koordinator MaTA, Alfian saat diwawancarai Serambi, Rabu (1/8) terkait sosialisasi pencegahan korupsi dan pengisian LHKPN yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pimpinan, komisi, dan alat kelengkapan DPRA lainnya di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Banda Aceh, Selasa (31/7).

“Kita meminta pihak DPRA tidak alergi atau resisten terhadap LHKPN, karena DPRA adalah pejabat negara dan wajib menyampaikan total harta kekayaannya, dalam hal ini lembaga KPK yang menjadi lembaga pencegahan dan penanggulangan kasus korupsi,” kata Alfian dalam wawancaranya.

MaTA sendiri, lanjut Alfian, mendukung langkah KPK melakukan sosialisasi tata cara LHKPN kepada anggota DPRA baru-baru ini. Menurut MaTA, anggota DPRA harus proaktif dalam hal tersebut, mengingat para pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Soal itu sangat jelas disebutkan di pasal 122 dan didukung juga dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di pasal 37 ayat 1, 2 dan pasal 3,” kata Alfian.

Dalam sosialisasi KPK dua hari lalu di DPRA ditegaskan setiap calon anggota legislatif (caleg), meskipun ia terpilih dalam konstestasi pemilu legislatif (pileg), tapi tidak mengisi LHKPN, maka caleg terpilih tersebut tidak akan dilantik. Pelantikan caleg bersangkutan akan ditunda sampai ia sudah memiliki surat keterangan dari KPK bahwa sudah melaporkan LHKPN kepada KPK.

Menurut MaTA, LHKPN merupakan bagian pencegahan dan integritas antikorupsi bagi anggota DPRA. MaTA juga meminta para pejabat di Aceh tidak memandang kewajiban LHKPN adalah sebagai kebutuhan tugas KPK semata. “Tapi setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk melaporkan sehingga publik juga dapat menilai sejauh mana transparannya pejabat negara di Aceh dalam melakukan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibanya secara aturan,” jelas Alfian.

Aturan tidak akan dilantik setiap anggota DPRA jika tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana disebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menurut MaTA ini adalah sebuah langkah yang tepat. “Ini adalah langkah maju dalam pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, kita harus mendukung aturan ini,” ujar Alfian.

MaTA juga mendorong agar KPK melakukan verifikasi laporan kekayaan yang telah diserahkan nantinya sehingga ada kepastian hukum. “Publik di Aceh sangat mendukung langkah KPK dalam mendampingi pemerintah untuk lebih baik. Kami tidak toleran dengan koruptor karena tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang terjadi saat ini di Aceh akibat pemerintah salah kelola anggaran,” pungkas Alfian. (dan)

Artikel ini telah tayang di http://aceh.tribunnews.com/2018/08/02/anggota-dpra-jangan-alergi-lhkpn.