Dewan Pengawas Sorot BPKS

Dewan Pengawas Sorot BPKS

Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di bawah kepemimpinan Dr Sayid Fadhil MH dinilai kurang transparan. Sejumlah kebijakan lembaga dilakukan secara inprosedural. Ada aturan yang dilabrak. Dewan Pengawas BPKS pun berang lalu mengeluarkan sejumlah catatan pelanggaran yang dilakukan kepala lembaga itu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi, Kamis (25/10) mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mendera manajemen BPKS periode 2018-2023.

Dia menceritakan kondisi manajemen BPKS saat ini, yang menurutnya, sangat memprihatinkan. “Parah sekali,” katanya di Kantor MaTA di Banda Aceh.

Alfian menyampaikan hal itu setelah memperoleh dan mempelajari dua dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas BPKS baru-baru ini. Untuk diketahui, Dewan Pengawas BPKS terdiri atas Adnan Ganto selaku ketua, Bahtaruddin, Mawardi Ismail, T Zanuarsyah, dan Munawar Liza Zainal masing-masing sebagai anggota.

Dua dokumen yang disampaikan ke Serambi itu adalah bahan evaluasi anggota Dewan Pengawas BPKS terhadap manajemen BPKS periode 2018-2023 yang keluar pada 13 September 2018 dan laporan anggota Dewan Pengawas BPKS tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Kepala BPKS, Sayid Fadhil yang keluar pada 1 Oktober 2018.

Dari laporan itu diketahui bahwa selama enam bulan kepemimpinan Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS, banyak kebijakan yang diambil melanggar aturan perundang-undangan. Sebut saja, misalnya, seperti perekrutan pegawai tetap BPKS yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali tanpa melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Berdasarkan kajian terhadap evaluasi manajemen dan laporan pelanggaran yang telah terjadi patut ada tindakan yang terukur oleh Dewan Kawasan Sabang, sehingga tata kelola BPKS menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan kebijakan,” kata Alfian.

Aktivis antirasuah itu menyampaikan, ada lima laporan pelanggaran Sayid Fadhil dalam enam bulan terakhir yang dicatat Dewan Pengawas BPKS. Di antaranya, Kepala BPKS itu diduga melakukan pembiaran terhadap adanya laporan tentang proses lelang yang bertentangan dengan aturan di Satker BPKS.

Sayid Fadhil juga diduga bertindak otoriter dan one man show dalam melakukan pergantian pejabat fungsional Satker dan pengawai struktural. “Padahal dalam melakukan pergantian harus mendapat persetujuan Ketua Dewan Kawasan Sabang, dalam hal ini Gubernur Aceh,” ujar Alfian.

Artikel ini telah tayang di http://aceh.tribunnews.com/2018/10/26/dewan-pengawas-sorot-bpks.