Dorong Perbaikan Tata Kelola Obat, MaTA akan Selenggarakan Forum Diskusi Akuntabilitas

Logo MaTA

Banda Aceh | Salah satu manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan adalah pelayanan obat-obatan diberbagai jenjang fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di semua jenis jenjang fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan oleh Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) disela-sela diskusi sesama staf MaTA untuk merumuskan teknis kegiatan forum diskusi akuntabilitas di Kantor MaTA, Selasa (06/11/2018)

Pasal 20 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan berbunyi “Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan”.

Menurut Baihaqi, meski telah dijamin oleh kebijakan ini akan tetapi masih saja ada peserta BPJS Kesehatan terutama pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) masih menghadapi ketidaktersediaan obat di beberapa faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, mereka mengeluarkan biaya sendiri (out of pocket) membeli obat diluar faskes.

Hasil pemantauan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, sejak Juli – September 2018 mendapatkan 21 pasien peserta BPJS yang membeli obat diluar faskes pada saat mendapatkan layanan kesehatan. Diluar itu, MaTA juga mendapatkan beberapa pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengaku pernah membeli obat diluar.

“Hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa manfaat jaminan kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tetap mengeluarkan biaya untuk obat meski sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam regulasi pemerintah. Beban ini semakin berat manakala masyarakat miskin terutama PBI (Penerima Bantuan Iuran) harus menghadapi masalah seperti ini,” sebut Baihaqi

Dalam konteks ini, MaTA memandang penting untuk berpartisipasi mendorong perbaikan tata kelola obat dalam implementasi program jaminan kesehatan. Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau peta masalah tingkat ketersediaan obat di berbagai jenjang faskes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat melahirkan terobosan-terobosan yang inovatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebut Baihaqi, beberapa kegiatan telah dilakukan oleh MaTA. Selain itu, MaTA juga akan melaksanakan forum akuntabilitas yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan sebagai bagian ke-ikutsertaan dalam perbaikan tata kelola obat pada jaminan kesehatan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan atas hasil wawancara yang telah dilakukan oleh MaTA beberapa waktu,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang akan diselenggarakan di Hotel Oasis Aceh Banda Aceh pada 08 Nopember 2018, MaTA turut mengundang beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tata kelola obat. Beberapa stakeholder yang akan diundang misal Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dir. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, Dir. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, dan berbagai stakeholder lainnya,” pungkasnya.