Gampong di Aceh Barat Susun Daftar Informasi Publik

Gampong di Aceh Barat Susun Daftar Informasi Publik

Tuha Peut bersama aparatur empat gampong di Kabupaten Aceh Barat Senin dilatih tata cara menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Gampong, baik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi yang dikecualikan, Selasa (23/10/2018).

Keempat gampong tersebut, yaitu Cot Seumeureung dan Krueng Tinggai di Kecamatan Samatiga serta Tampieng dan Blang Teungoh di Kecamatan Panton Reu. Pelatihan dilaksanakan dalam kegiatan Sekolah Anggaran (SekAr) Desa yang difasilitasi oleh LSM MaTA dan Seknas FITRA bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Penyusunan DIP Gampong tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Cecara teknis diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

Sebelumnya keempat gampong tersebut juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dan pelayanan informasi di gampongnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik.

Koordinator program untuk wilayah Aceh Barat, Amel mengungkapkan, pembentukan PPID dan penyusunan DIP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Gampong dan lembaga Tuha Peut merupakan badan publik karena fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD), organisasi Nonpemerintah dan sumbangan masyarakat.

“Dalam rangka penyedian layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Gampong setidaknya wajib melaksanakan enam hal yakni menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi gampong, menyusun DIP Gampong, mengumumkan dan menyampaikan informasi publik gampong, melayani permohonan informasi serta sengketa informasi publik,” jelas Amel.

Selama ini banyak konflik yang terjadi terkait pengelolaan dana gampong bahkan berujung ke aparat penegak hukum, mau diakui atau tidak, menurut Amel, permasalahan tersebut dasarnya kerena tersumbatnya saluran informasi kepada masyarakat.

“Maka dengan ditetapkannya PPID dan DIP maka diharapkan seluruh informasi publik gampong bisa terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus melalui sidang sengketa informasi,” Kata Amel, Koordinator Program wilayah Aceh Barat.

Berjalannya PPID di tingkat desa tentunya sangat memudahkan masyarakat tanpa menguras waktu, anggaran, dan energi yang justru merugikan masyarakat bahkan pemerintah gampong itu sendiri.

MaTA dan Seknas FITRA berharap kepada seluruh pemerintah gampong untuk mempercepat pelembagaan keterbukaan informasi publik di gampongnya. Pemerintah perlu menunjuk PPID dan menyusun DIP untuk mengelola semua informasi agar mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

“Begitu juga harapannya kepada kemerintah daerah agar memfasilitasi dukungan penguatan kapasitas serta pengadaan infrastruktur pelayanan informasi seperti website gampong sebagai media paling efektif untuk penyebarluasan informasi gampong secara berkala. Keterbukaan informasi adalah cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” harap Amel.

Artikel ini Telah Tayang di https://www.acehtrend.com/2018/10/23/gampong-di-aceh-barat-susun-daftar-informasi-publik/